Mediaemiten.com, Jakarta – Penamaan Laut Natuna Utara menjadi upaya untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Langkah tersebut dilakukan di tengah sikap agresif China yang mengklaim Laut China Selatan sebagai wilayah mereka.
“Penamaan tersebut ada proses yang memang harus kita lalui, antara lain untuk me-register di organisasi yang namanya IHO yaitu International Hydrographic Organization, jadi itu proses yang harus kita lalui pada saat akan mengajukan nama tersebut,” ujar Retno melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (13/6/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tetapi sekali lagi kalau bicara mengenai isu Laut China Selatan posisi kita sangat konsisten, konsistensi ini saya kira perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen bangsa agar semakin kuat,” tegasnya.
Retno mengatakan situasi di Laut China Selatan saat ini masih diwarnai adanya proyeksi dua kekuatan besar.
Dia menegaskan keputusan Indonesia sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1980.
“Indonesia telah kembali mendaftarkan posisi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap isu Laut China Selatan,” tuturnya.
Baca Juga:
Musim Mas Resmikan Smart Class di UINSU, Dukung Pembelajaran Digital dan Generasi Unggul 2045
Shanghai Electric Catat Kinerja Positif pada 2025, Nilai Pesanan Baru Capai Rekor Tertinggi
Mouser Electronics Bahas Peran Kecerdasan Buatan dalam Mengubah Teknologi dan Pengalaman Sehari-hari
Sedangkan pelaksana tugas (Plt) juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah menyatakan, Indonesia tidak mengakui klaim China.
“Indonesia tidak memiliki permasalahan perbatasan laut dengan RRT. Indonesia juga tidak mengakui klaim China atas ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) berdasarkan klaim yang tidak dikenal oleh UNCLOS,” ujarnya.
Menurutnya, pihak yang mengganggu kestabilan di Laut China Selatan merupakan masalah bersama bagi negara-negara di wilayah ini. (inf)
