Pakar : Siklus Anggaran Politis Terjadi pada RAPBN 2019

Mediaemiten.com, Jakarta – Pakar anggaran dan dosen ekonomi UI, Muliadi Wijaja mengatakan bahwa “political budget cycle” atau siklus anggaran politis juga terjadi di dalam RAPBN 2019.

“Political budget cycle memang terjadi pada RAPBN 2019,” kata Muliadi Wijaja dalam acara perayaan HUT ke-23 Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Menurut Muliadi, indikasi dari hal tersebut dapat dilihat dari sisi penerimaan, bahwa siklus anggaran politis antara lain dari kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan final UMKM awalnya satu persen dari omset menjadi 0,5 persen dari omset, serta dari adanya sejumlah insentif berupa “tax holiday”.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, lanjutnya, fenomena tersebut terjadi antara lain lewat belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial atau bansos.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati memaparkan bahwa saat ini memang ada sejumlah tantangan eksternal seperti normalisasi moneter AS, perang dagang AS-China, proteksionisme antarnegara, kenaikan harga minyak global, serta ketegangan dan konflik geopolitik, tetapi juga jangan dilupakan adanya tantangan domestik seperti stagnasi ekonomi, menurunnya daya beli dan produktivitas, serta depresiasi nilai tukar rupiah.

Enny Sri Hartati mengingatkan bahwa salah satu sasaran nawacita adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing, tetapi data perekomian nasional triwulan kedua 2017 menunjukkan bahwa produktivitas yang tumbuh dinilai hanya yang sifatnya konsumtif dan bukan yang produktif.

Terkait dengan bansos, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir terkait kritik oleh DPR kepada pemerintah soal kenaikan dana bantuan sosial (bansos) dalam RAPBN 2019 yang dinilai bermuatan politis.

“Saya enggak perlu terlalu khawatir terhadap hal itu. Semua partai kan menginginkan untuk mengurangi kemiskinan, itu konsisten kami lakukan. Memperbaiki kinerja ekonomi, itu kami lakukan juga. Hati-hati dan waspada, itu juga kami lakukan. Jadi sesuai,” ujar Sri Mulyani usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Dalam RAPBN 2019, pemerintah menaikkan anggaran untuk program perlindungan sosial dari Rp287,7 triliun pada 2018 menjadi Rp381 triliun. Alokasi anggaran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahun depan pun meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp34,4 triliun dibandingkan pada 2018 yang hanya Rp17 triliun.

Sebelumnya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan percepatan penyaluran bantuan sosial hingga 31 Juli 2018 dilakukan untuk mengurangi dampak kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Askolani dalam jumpa pers perkembangan APBN terkini di Jakarta, Selasa (14/8/2018), menyebutkan bantuan sosial ini dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun program bidikmisi.

Untuk PKH, ia menjelaskan program ini menjadi salah satu pemicu cepatnya realisasi bantuan sosial yang sudah mencapai Rp56,24 triliun atau 72,79 persen dari pagu Rp77,26 triliun hingga akhir Juli 2018.Budi Suyanto. (raz)