Inflasi Harga Pangan yang Bergejolak, Sri Mulyani: Sebut Pemerintah Upayakan Jaga Daya Beli Masyarakat

- Pewarta

Selasa, 30 Januari 2024 - 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

MEDIAEMITEN.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah.

Dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat.”

“Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.”

“Terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.

Baca artikel lainnya di sini : Beranggotakan 500 Ribu Orang, Prabowo Subianto Terima Dukungan Komunitas Bakti untuk Rakyat

Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat.

Lihat konten video lainnya, di sini: Pesan Prabowo ke Emil Dardak: Banyak Pemimpin Muda Muncul, yang Penting Cinta Rakyat Indonesia

Dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini.

Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen.

Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.

Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos.

Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian.

Mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.

“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita ekonomi Infobumn.com

Jangan lewatkan untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Terkinipost.com dan Hellobekasi.com.***

Berita Terkait

Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400%, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi
Kembali Diselenggarakan, BRI Microfinance Outlook 2024 Angkat Strategi Memperkuat Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Program BRInita Sulap Lahan Sempit Jadi Urban Farming yang Produktif
Dana Kelolaan Reksadana Tumbuh 13%, BRI-MI Sabet Top 5 Manajer Investasi di Tahun Pertama Gabung BRI Group
Mengenal Kelawi, Pemenang Desa BRILiaN Hijau Berkat Inovasi Berkelanjutan
Presiden Joko Widodo Minta Perbankan Tingkatkan Porsi Kredit UMKM, BRI Siapkan Segmen Ultra Mikro Sebagai Sumber Pertumbuhan
Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital
Atasi Masalah Sampah & Jaga Kelestarian Lingkungan, BRI Peduli ‘Yok Kita Gas’’ Berhasil dijalankan di 40 Kota
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:08 WIB

Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400%, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi

Senin, 26 Februari 2024 - 15:36 WIB

Kembali Diselenggarakan, BRI Microfinance Outlook 2024 Angkat Strategi Memperkuat Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Minggu, 25 Februari 2024 - 18:55 WIB

Program BRInita Sulap Lahan Sempit Jadi Urban Farming yang Produktif

Minggu, 25 Februari 2024 - 11:27 WIB

Dana Kelolaan Reksadana Tumbuh 13%, BRI-MI Sabet Top 5 Manajer Investasi di Tahun Pertama Gabung BRI Group

Jumat, 23 Februari 2024 - 13:57 WIB

Presiden Joko Widodo Minta Perbankan Tingkatkan Porsi Kredit UMKM, BRI Siapkan Segmen Ultra Mikro Sebagai Sumber Pertumbuhan

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:40 WIB

Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:04 WIB

Atasi Masalah Sampah & Jaga Kelestarian Lingkungan, BRI Peduli ‘Yok Kita Gas’’ Berhasil dijalankan di 40 Kota

Rabu, 21 Februari 2024 - 19:29 WIB

Punya Holding Ultra Mikro, Saham BBRI Diprediksi Akan Terus Cetak Rekor

Berita Terbaru