Indonesia Terima Informasi Keuangan dari 58 Negara

- Pewarta

Kamis, 4 Oktober 2018 - 03:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mediaemiten.com, Jakarta – Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 58 negara yurisdiksi mitra dalam rangka penerapan pertukaran data nasabah untuk kepentingan perpajakan atau yang dikenal dengan Automatic Exchange of Information (AEoI).

Sementara itu, Indonesia sendiri sudah mengirim laporan yang berisi informasi keuangan kepada 51 negara yurisdiksi mitra. Total terdapat 1.809 laporan informasi keuangan yang berasal dari lembaga jasa keuangan domestik di bidang perbankan, pasar modal, dan asuransi melalui Sistem Pelaporan Informasi Nasabah Asing Otoritas Jasa Keuangan (SiPINA OJK).

“1.809 itu kalau dibungkus ada 51 negara. Itu kita kirim akhir 30 September 2018. Jadi kita kirim semua mengenai nasabah asing ke Singapura contohnya, dan seterusnya. Dan sebaliknya, kita menerima dari 58 negara, termasuk Singapura mengenai nasabah Indonesia yang ada di Singapura dengan baik sebelum 30 September 2018,” kata Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/10/2018) malam.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, per 1 Oktober 2018 terdapat 5.870 Lembaga Keuangan (LK) terdaftar dimana sebanyak 5.637 merupakan LK pelapor dan 233 LK non pelapor.

“Sejak diterbitkannya Perppu Nomor 17,maka tahun ini kita melaksanakan AEoI. Nah, diawali dengan kewajiban semua lembaga keuangan untuk mendaftar di DJP. Di sini terdapat 5870 lembaga keuangan. 5637 adalah wajib, dan 233 non pelapor,” ujar Yon.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk ikut serta memperbaiki sektor perpajakannya dengan ikut menjadi anggota negara-negara yang menerapkan A. Ada dua kumpulan (batch) negara yang ikut dalam keanggotaan AEoI, yaitu yang aktif memulai pertukaran data perpajakannya di 2017 dan yang memulai di 2018.

Dikutip dari situs Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), berikut daftar 50 negara “batch” pertama yang mulai aktif bertukar data perpajakan di 2017 antara lain Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finlandia, Perancis, Jerman, Gibraltar, Yunani, Greenland, Guernsey, Hongaria, Islandia, India, Irlandia, Isle of Man, Italia, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Seychelles, Republik Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Turki dan Caicos Islands dan Inggris.

Sedangkan daftar 50 negara “batch” kedua yang aktif bertukar data perpajakan di 2018 antara lain Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Cina, Cook Islands, Costa Rica, Curaao, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monako, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Rusia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Sint Maarten, Swiss, Trinidad Tobago, Turkey, Uni Emirat Arab, Uruguay dan Vanuatu. (cit)

Berita Terkait

Inilah Profil Dirgayuza Setiawan yang Dikabarkan akan Menjadi Wakil Menteri BUMN di Kabinet Prabowo – Gibran
Inilah Profil Sudayono yang Diisukan akan Menjadi Wakil Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional
Berdasarkan Poster Viral, Ini Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka
Kasus Korupsi Pengadaan LNG, Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara Rp1,77 T
Di Tengah Perlambatan Ekonomi Global, Kinerja Perekonomian Indonesia Tahun 2023 Tetap Tumbuh Kuat
Koordinasi dengan Bidkum, Polda Metro Jaya Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Aiman Witjaksono
Percepat Revolusi Vokasi: Kadin dan BNSP Bersatu Lewat Sinergi Sertifikasi
Sebagai Pejabat Sementara, Tito Karnavian Diberi Wewenang dan Tanggungjawab Menko Polhukam oleh Jokowi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 26 Februari 2024 - 11:41 WIB

Inilah Profil Dirgayuza Setiawan yang Dikabarkan akan Menjadi Wakil Menteri BUMN di Kabinet Prabowo – Gibran

Selasa, 20 Februari 2024 - 15:45 WIB

Berdasarkan Poster Viral, Ini Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka

Selasa, 13 Februari 2024 - 08:19 WIB

Kasus Korupsi Pengadaan LNG, Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara Rp1,77 T

Jumat, 9 Februari 2024 - 15:41 WIB

Di Tengah Perlambatan Ekonomi Global, Kinerja Perekonomian Indonesia Tahun 2023 Tetap Tumbuh Kuat

Kamis, 8 Februari 2024 - 21:16 WIB

Koordinasi dengan Bidkum, Polda Metro Jaya Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Aiman Witjaksono

Senin, 5 Februari 2024 - 22:41 WIB

Percepat Revolusi Vokasi: Kadin dan BNSP Bersatu Lewat Sinergi Sertifikasi

Sabtu, 3 Februari 2024 - 08:48 WIB

Sebagai Pejabat Sementara, Tito Karnavian Diberi Wewenang dan Tanggungjawab Menko Polhukam oleh Jokowi

Kamis, 1 Februari 2024 - 14:15 WIB

183 KK Terdampak Banjir di 3 Desa di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Akibat Hujan Lebat

Berita Terbaru