IMF-WB – Menkeu : Perkembangan Teknologi Digital Menjadi Solusi

Mediaemiten, Nusa Dua – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan teknologi digital yang pesat membutuhkan kebijakan yang tepat agar dapat menjadi solusi dan kesempatan untuk mengatasi persoalan kesenjangan.

“Kita harus bisa ‘catch up’ dengan ‘policy’,” kata Sri Mulyani dalam sebuah acara yang merupakan salah satu rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018).

Sri Mulyani menjelaskan perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya berkait positif dengan pembangunan karena hanya bisa dirasakan di negara maju dan berpotensi mengakibatkan ketimpangan. Selain itu, teknologi digital ini dapat mengakibatkan disrupsi global atau menghilangkan beberapa profesi, meski terdapat sisi positif berupa adanya alternatif bagi perkembangan inklusif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Indonesia harus mereaksi dengan kebijakan yang tepat agar tidak tertinggal dan mampu mengatasi perkembangan teknologi melalui penguatan informasi terkait kedaulatan data, keamanan data dan pendidikan TI.

“Terkait dengan pendidikan IT, Presiden Joko Widodo telah membuat inisiatif mengundang (pengusaha)Jack Ma untuk memberikan ‘course'(ceramah),” ujarnya.

Meski demikian, Menkeu mengharapkan seluruh negara di dunia dapat mengubah risiko ini menjadi keuntungan bersama sebagai upaya untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi digital. Dalam kesempatan yang sama, McKinsey Global Institute Senior Fellow Jeongmin Seong menambahkan saat ini sebanyak 30 persen-40 persen pengeluaran masyarakat berupa konsumsi internet.

Kondisi ini dapat memberikan kesempatan dan manfaat bagi kegiatan ekonomi, terutama bagi pedagang kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha.

“Perkembangan teknologi telah menciptakan banyak pekerjaan, program maupun model baru, namun penggunaan ‘e-commerce’, pembiayaan maupun pembayaran digital membutuhkan investasi yang besar,” kata Seong.

Ia juga mengingatkan, agar tumbuh kompetisi secara sehat, maka pemerintah perlu membuat kebijakan apa yang dapat dilakukan maupun yang tidak dalam persaingan di dunia digital. (sat)