OJK Terbitkan Aturan Baru Program Anti Pencucian Uang

- Pewarta

Jumat, 16 Juni 2023 - 20:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Dok

Foto ilustrasi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Dok

MEDIA EMITEN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah di SJK.

Dengan penerbitan aturan ini, OJK sekaligus mencabut POJK Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2019.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, POJK Nomor 8 Tahun 2023 diterbitkan untuk memitigasi risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (PPT), dan/atau pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM) yang berkembang dan mengancam negara.

Dalam keterangan resminya, Jumat 16 Juni 2023, disebutkan bahwa POJK Anti Pencucian Uang (APU) PPT dan PPPSPM di SJK telah selaras dengan prinsip internasional, antara lain Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta perkembangan inovasi dan teknologi yang harus diikuti penjagaan aspek keamanan dan kerahasiaan.

POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK merupakan bukti komitmen OJK dalam mendukung tujuan Indonesia menjadi anggota penuh FATF, dimana sektor jasa keuangan diukur secara signifikan.

POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK, antara lain mengatur Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang wajib menerapkan program APU PPT, kewajiban PJK memastikan profesi penunjang yang digunakan jasanya telah menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM, dan kewajiban penyusunan dan penyampaian Individual Risk Assessment (IRA) bagi PJK.

Di samping itu, peraturan tersebut juga menambahkan contoh countermeasures yang perlu dilakukan PJK terhadap negara berisiko tinggi menurut FATF, menegaskan kewajiban Customer Due Diligence (CDD) PJK, dan menyempurnakan persyaratan dan tata cara kerja sama PJK dengan pihak ketiga terkait verifikasi secara tatap muka dan non tatap muka elektronik.

POJK terbaru ini juga mengatur penundaan atau penghentian sementara transaksi yang diketahui atau diduga terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM, serta kewajiban nasabah dan pelaku usaha untuk menyampaikan data yang dibutuhkan melalui sistem pelaporan OJK.

“Selanjutnya, OJK memberikan waktu transisi bagi PJK selama paling lama enam bulan sejak diterbitkannya POJK dimaksud untuk segera melakukan penyesuaian,” katanya pula.

Berita Terkait

Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto
Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun
Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi Resiliensi dan Optimis Tumbuh di Atas 5 Persen di Semester I – 2024
OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI untuk Pengembangan Kompetensi Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu
BNSP, RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Jadi Acuan Sertifikasi Kompetensi
Fondasi Ekonomi Kuat: Harapan bagi Kinerja Positif IHSG di Tengah Optimisme Pelaku Pasar yang Masih Terkendali
Ini Sederet Penghargaan yang Diperoleh BRI Bulan Juni 2024, Harumkan Indonesia di Industri Keuangan Global
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:09 WIB

Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto

Rabu, 10 Juli 2024 - 15:10 WIB

Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:55 WIB

Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi Resiliensi dan Optimis Tumbuh di Atas 5 Persen di Semester I – 2024

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:37 WIB

OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI untuk Pengembangan Kompetensi Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:57 WIB

BNSP, RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Jadi Acuan Sertifikasi Kompetensi

Kamis, 4 Juli 2024 - 01:49 WIB

Fondasi Ekonomi Kuat: Harapan bagi Kinerja Positif IHSG di Tengah Optimisme Pelaku Pasar yang Masih Terkendali

Selasa, 2 Juli 2024 - 13:37 WIB

Ini Sederet Penghargaan yang Diperoleh BRI Bulan Juni 2024, Harumkan Indonesia di Industri Keuangan Global

Berita Terbaru