OJK Terbitkan Aturan Baru Program Anti Pencucian Uang

- Pewarta

Jumat, 16 Juni 2023 - 20:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Dok

Foto ilustrasi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Dok

MEDIA EMITEN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah di SJK.

Dengan penerbitan aturan ini, OJK sekaligus mencabut POJK Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2019.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, POJK Nomor 8 Tahun 2023 diterbitkan untuk memitigasi risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (PPT), dan/atau pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM) yang berkembang dan mengancam negara.

Dalam keterangan resminya, Jumat 16 Juni 2023, disebutkan bahwa POJK Anti Pencucian Uang (APU) PPT dan PPPSPM di SJK telah selaras dengan prinsip internasional, antara lain Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta perkembangan inovasi dan teknologi yang harus diikuti penjagaan aspek keamanan dan kerahasiaan.

POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK merupakan bukti komitmen OJK dalam mendukung tujuan Indonesia menjadi anggota penuh FATF, dimana sektor jasa keuangan diukur secara signifikan.

POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK, antara lain mengatur Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang wajib menerapkan program APU PPT, kewajiban PJK memastikan profesi penunjang yang digunakan jasanya telah menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM, dan kewajiban penyusunan dan penyampaian Individual Risk Assessment (IRA) bagi PJK.

Di samping itu, peraturan tersebut juga menambahkan contoh countermeasures yang perlu dilakukan PJK terhadap negara berisiko tinggi menurut FATF, menegaskan kewajiban Customer Due Diligence (CDD) PJK, dan menyempurnakan persyaratan dan tata cara kerja sama PJK dengan pihak ketiga terkait verifikasi secara tatap muka dan non tatap muka elektronik.

POJK terbaru ini juga mengatur penundaan atau penghentian sementara transaksi yang diketahui atau diduga terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM, serta kewajiban nasabah dan pelaku usaha untuk menyampaikan data yang dibutuhkan melalui sistem pelaporan OJK.

“Selanjutnya, OJK memberikan waktu transisi bagi PJK selama paling lama enam bulan sejak diterbitkannya POJK dimaksud untuk segera melakukan penyesuaian,” katanya pula.

Berita Terkait

Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400%, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi
Kembali Diselenggarakan, BRI Microfinance Outlook 2024 Angkat Strategi Memperkuat Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Program BRInita Sulap Lahan Sempit Jadi Urban Farming yang Produktif
Dana Kelolaan Reksadana Tumbuh 13%, BRI-MI Sabet Top 5 Manajer Investasi di Tahun Pertama Gabung BRI Group
Mengenal Kelawi, Pemenang Desa BRILiaN Hijau Berkat Inovasi Berkelanjutan
Presiden Joko Widodo Minta Perbankan Tingkatkan Porsi Kredit UMKM, BRI Siapkan Segmen Ultra Mikro Sebagai Sumber Pertumbuhan
Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital
Atasi Masalah Sampah & Jaga Kelestarian Lingkungan, BRI Peduli ‘Yok Kita Gas’’ Berhasil dijalankan di 40 Kota
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:08 WIB

Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400%, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi

Senin, 26 Februari 2024 - 15:36 WIB

Kembali Diselenggarakan, BRI Microfinance Outlook 2024 Angkat Strategi Memperkuat Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Minggu, 25 Februari 2024 - 18:55 WIB

Program BRInita Sulap Lahan Sempit Jadi Urban Farming yang Produktif

Minggu, 25 Februari 2024 - 11:27 WIB

Dana Kelolaan Reksadana Tumbuh 13%, BRI-MI Sabet Top 5 Manajer Investasi di Tahun Pertama Gabung BRI Group

Jumat, 23 Februari 2024 - 13:57 WIB

Presiden Joko Widodo Minta Perbankan Tingkatkan Porsi Kredit UMKM, BRI Siapkan Segmen Ultra Mikro Sebagai Sumber Pertumbuhan

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:40 WIB

Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:04 WIB

Atasi Masalah Sampah & Jaga Kelestarian Lingkungan, BRI Peduli ‘Yok Kita Gas’’ Berhasil dijalankan di 40 Kota

Rabu, 21 Februari 2024 - 19:29 WIB

Punya Holding Ultra Mikro, Saham BBRI Diprediksi Akan Terus Cetak Rekor

Berita Terbaru