DPR AS Loloskan RUU Plafon Utang

MEDIA EMITEN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasasi Partai Republik meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait plafon utang emerintah AS.

Sebanyak 149 Repubikan dan 165 Demokrat mendukung RUU tersebut, sementara 71 Republikan dan 46 Demokrat lainnya menentang.

Pemungutan suara dilakukan setelah Menteri Keuangan Janet Yellen mengingatkan bahwa pemerintah AS akan kehabisan uang untuk membayar tagihan pada 5 Juni.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

RUU tersebut menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025, dan membatasi pengeluaran non-militer, di antara langkah-langkah lainnya.

Presiden Joe Biden berterima kasih kepada anggota DPR tak lama setelah pemungutan suara untuk mengambil langkah maju yang penting untuk mencegah gagal bayar yang pertama kali dan melindungi pemulihan ekonomi bersejarah yang diperoleh dengan susah payah negara AS.

Biden menggambarkan kesepakatan yang dia buat dengan Ketua DPR Kevin McCarthy Sabtu (27/5/2023) sebagai kompromi bipartisan, tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang diinginkannya.

Pemungutan suara mengikuti pertarungan yang berlarut-larut antara Partai Republik dan Demokrat atas prioritas pengeluaran. Ada juga kekhawatiran Partai Republik, yang memegang mayoritas di DPR, akan gagal mendukung Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal karena pertentangan yang datang dari barisan mereka sendiri.

Namun, McCarthy, seorang Republikan dari California, mengatakan dengan mendukung RUU tersebut, partai tersebut telah mengutamakan kepentingan warga Amerika.

“Mengesahkan Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal adalah langkah pertama yang penting untuk mengembalikan Amerika ke jalurnya,” ucap McCarthy, Kamis (WIB).

Beberapa Republikan menampik ancaman gagal bayar utang AS sebagai taktik menakut-nakuti yang digunakan oleh Biden dan Demokrat untuk menerobos kebijakan pengeluaran mereka.

“Kita tidak akan default. Kita menerima rekor pendapatan,” kata Scott Perry, Ketua House Freedom Caucus.