Soal Laporan Keuangan, Garuda Didesak Segera Penuhi Sanksi dari OJK

- Pewarta

Kamis, 18 Juli 2019 - 08:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi: Garuda Indonesia/Dok.

Foto ilustrasi: Garuda Indonesia/Dok.

Mediaemiten.com, Jakarta – Kewajiban maskapai penerbangan Garuda Indonesia untuk memperbaiki laporan keuangannya menjadi sorotan publik. Bahkan, tidak hanya Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi pun diminta ikut mengusut kinerja Garuda Indonesia.

Aliansi kepemudaan yang menamakan dirinya sebagai Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH), dalam keterangan resminya dikutip Kamis, 18 Juli 2019. Pimpinan Pusat HIMMAH Aminullah Siagian meminta segera kepada PT Garuda Indonesia untuk memenuhi permintaan dari pihak OJK dan BEI menyajikan kembali laporan keuangannya selambat-lambatnya 26 Juli 2019 mendatang.

Dia menegaskan, permintaan itu telah sesuai dengan pelanggaran ketentuan nomor III.1.2 Peraturan BEI tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi yang Mengatur Mengenai Laporan Keuangan. Serta, pelanggaran terhadap Pasal 69 Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), peraturan Bapepam dan LK nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

“Hal ini wajib dilakukan PT Garuda Indonesia, karena dalam rangka menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri pasar modal Indonesia” ujar pria yang akrab dipanggil Amin.

Amin menegaskan, jika Garuda Indonesia benar-benar tidak menuruti perintah OJK dan BEI, PP HIMMAH akan mengerahkan massanya untuk berunjuk rasa di depan Kantor OJK maupun BEI pada 22 Juli esok. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap Maskapai Penerbangan kebanggaan Indonesia dan bentuk pengawasan terhadap OJK dan BEI.

“Kami akan datangi langsung OJK dan BEI pada 22 Juli nanti. Soal kader yang menginginkan sekalian mengggelar aksi keprihatinan atas kondisi Garuda, sudah kita fasilitasi sekalian keinginan kader itu.”, kata Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, pihaknya pun mendorong KPK untuk segera masuk ke dalam permasalahan ini. Ada dugaan pembuatan laporan keuangan Garuda ada unsur pidana korupsi.

“Jadi, KPK tidak usah ragu-ragu. Segera tangkap seluruh Manajemen Garuda yang bermain di belakangnya,” tutup Amin.

Selain soal laporan keuangan, Garuda Indonesia juga diminta untuk segera menurunkan tarif tiketnya agar bisa dijangkau masyarakat luas. Mahalnya tiket Garuda serta Laporan Keuangan yang dipercantik, bisa membuat masyarakat Indonesia hilang kepercayaan terhadap Maskapai pelat merah ini.

“Sehubungan dengan naiknya tarif tiket penerbangan maka Laporan Keuangan wajib ditinjau dan diperhatikan sebaik mungkin, agar dapat mengeluarkan kebijakan yang bermasyarakat dan dapat dijalankan bersama”, tegas Amin. (*)

Berita Terkait

Kejaksaan Agung Sita Pertambangan Komoditas Nikel Milik Terpidana Heru Hidayat di Sulawesi Selatan
Terungkap OJK, Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan kepada Influencer Ahmad Rafif Raya
Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri
Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam
Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam
BNSP Berikan Sertifikat Lisensi kepada LSP IKEPAMI, Dukung Kualitas SDM Pasar Modal Indonesia
Dampak Serangan Siber terhadap Server PDN, Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan Undur Diri
Kejagung Sita Gula Kristal Putih 413 Ton dan Gula Kristal Mentah 300 Ton dalam Kasus Impor Gula PT SMIP
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:28 WIB

Kejaksaan Agung Sita Pertambangan Komoditas Nikel Milik Terpidana Heru Hidayat di Sulawesi Selatan

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:28 WIB

Terungkap OJK, Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan kepada Influencer Ahmad Rafif Raya

Rabu, 10 Juli 2024 - 08:19 WIB

Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri

Sabtu, 6 Juli 2024 - 09:21 WIB

Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam

Sabtu, 6 Juli 2024 - 08:35 WIB

Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam

Jumat, 5 Juli 2024 - 21:22 WIB

BNSP Berikan Sertifikat Lisensi kepada LSP IKEPAMI, Dukung Kualitas SDM Pasar Modal Indonesia

Kamis, 4 Juli 2024 - 13:36 WIB

Dampak Serangan Siber terhadap Server PDN, Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan Undur Diri

Rabu, 3 Juli 2024 - 14:57 WIB

Kejagung Sita Gula Kristal Putih 413 Ton dan Gula Kristal Mentah 300 Ton dalam Kasus Impor Gula PT SMIP

Berita Terbaru