MEDIA EMITEN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 senilai Rp 464,3 triliun atau 2,38% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Awalnya, defisit dalam APBN didesain 4,85% kemudian direvisi dalam Perpres 98/2022 menjadi 4,5% terhadap PDB. Kita berakhir dengan defisit yang sangat kecil, yakni hanya 2,38% ini sudah di bawah 3% seperti yang selama ini disampaikan,”ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa 3 Januari 2023.
Ia menjelaskan, realisasi defisit ini menunjukkan langkah konsolidasi fiskal yang sangat luar biasa, karena pada periode yang sama tahun lalu defisit anggaran mencapai Rp 775,1 triliun dan atau 4,57% terhadap PDB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini penurunan sangat tajam defisit hingga 40,1% dibandingkan tahun lalu. Ini tunjukan konsolidasi fiskal sangat luar biasa. Tahun 2020 awal pandemi sempat defisit mendekati Rp 950 triliun ini merupakan langkah konsolidasi fiskal sangat kredibel dan sangat kuat,”katanya.
Dari sisi andaatan negara, kata dia, ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 2.034,5 triliun atau 114% dari target Rp 1.784,0 triliun dan tumbuh 31,4%dari penerimaan perpajakan 2021 yang sebesar Rp1.278,6 triliun.
Di samping itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 588,3 triliun atau 122,2% dari target sebesar Rp 481,6 triliun. PNBP dalam APBN 2022 juga tercatat tumbuh 28,3% dari tahun lalu sebesar Rp 458,5 triliun.
“Kinerja pendapatan negara baik pajak, bea cukai, dan PNBP tercatat luar biasa dalam dua dua tahun berturut-turut. Pada saat ekonomi pulih, kita juga mulai memulihkan seluruh penerimaan negara,” kata Menkeu.
Baca Juga:
Krisis Pinjol Indonesia: Tembus Rp100 Triliun, Ini Cara FLIN Bantu Keluar dari Siklus Utang
Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara yang juga tumbuh karena kenaikan harga komoditas, termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia, digunakan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian.
Belanja negara pada 2022 tercatat mencapai Rp3.090,8 triliun atau mencapai 99,5% dari target dalam Perpres 98 Nomor 2022 yang sebesar Rp 3.106,4 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 1.079,3 triliun atau mencapai 114,1% dari target Rp 945,8 triliun dan belanja non-K/L mencapai Rp 1.195,2 triliun atau 88,2% dari target.
“Belanja non-K/L termasuk subsidi energi dan kompensasi yang sangat besar, yang sudah kami jelaskan saat kenaikan BBM,” kata Sri Mulyani.
Adapun realisasi subsidi energi dan kompensasi pada 2022 mencapai Rp 551,2 triliun atau mencapai 109,7% dari target sebesar Rp 502,4 triliun. Sedangkan pada awalnya subsidi energi dan kompensasi dibidik hanya Rp 152,5 triliun.
