Mediaemiten.com, Jakarta – Masyarakat luas diharapkan tidak cemas berlebihan terhadap fenonema melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, akhir-akhir ini.
“Sebaiknya masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dalam menanggapi pelemahan nilai tukar rupiah,” kata Peneliti Center of Indonesia Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman dalam rilis di Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Menurut dia, selama ini pemerintah telah cukup responsif dan cekatan dalam menahan pelemahan nilai rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan bahwa walau rupiah terdepresiasi sekitar 7 persen, tapi depresiasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan negara dengan perekonomian serupa seperti rupee India (minus 9,7 persen), rand Afrika Selatan (minus 15,98 persen), dan real Brazil (minus 20,26 persen).
Dengan demikian, lanjutnya, kondisi rupiah masih cukup kuat sehingga dalam waktu dekat tidak akan mengalami resesi seperti yang dialami oleh Turki dan Argentina pada saat ini.
Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra A Riza Patria meminta masyarakat tenang dan tidak usah panik menghadapi penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang saat ini mendekati Rp15.000 per dolar AS.
“Masyarakat tetap tenang dan tidak usah panik karena pemerintah akan berupaya mengatasinya, dan membuat terobosan-terobosan mengatasi masalah ini karena kalau dolar naik terus, akan berdampak pada utang kita dan lainnya,” kata Riza Patria.
Baca Juga:
CMEF 2026 Resmi Ditutup di Shanghai, Tampilkan Inovasi Medis Global dan Tren Industri Masa Depan
Terbitkan Laporan ESG 2025, Hikvision Dorong Pembangunan Berkelanjutan Lewat “Tech for Good”
Pemerintah akan terus menegakkan persyaratan terkait komponen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di berbagai proyek infrastruktur dalam rangka mengurangi defisit transaksi berjalan neraca perdagangan.
“Yang penting adalah penerapan untuk TKDN,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Bappenas, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Menurut dia, untuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dipastikan tetap akan terus berjalan dan tidak ada halangan untuk tidak meneruskannya.
Namun, Bambang mengingatkan bahwa disinyalir masih banyak yang TKDN dalam sejumlah proyek yang masih di bawah persyaratan yang ada terkait TKDN. “Jadi kami ingin perbaiki ‘enforcement’ (pemberdayaan)-nya tadi,” ucapnya.
(raz)
