MEDIA EMITEN – Utang luar negeri Indonesia (ULN) pada kuartal I 2023 tetap terkendali yang tercatat sebesar US$ 402,8 miliar.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin 15 Mei 2023.
Ia menjelaskan, ULN Indonesia pada kuartal I-2023 secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,9% (year on year/yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan swasta,” ujarnya.
Erwin menuturkan, perkembangan posisi ULN pada kuartal I-2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.
ULN Indonesia kuartal I-2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap stabil di kisaran 30,1%.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.
Baca Juga:
Krisis Pinjol Indonesia: Tembus Rp100 Triliun, Ini Cara FLIN Bantu Keluar dari Siklus Utang
Posisi ULN pemerintah pada kuartal-I 2023 tercatat sebesar US$ 194 miliar atau secara tahunan mengalami kontraksi 1,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya 6,8% (yoy).
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Penarikan ULN pemerintah pada kuartal I-2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1%dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2%).
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujarnya.
ULN swasta juga mengalami kontraksi dan lebih dalam. Posisi ULN swasta pada kuartal I-2023 tercatat sebesar US$ 199,4 miliar , atau secara tahunan mengalami kontraksi 3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya 1,7% (yoy).
Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 2,9% (yoy) dan 3,5%(yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi kuartal lalu yang masing-masing tercatat 1,4% (yoy) dan 2,7% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,9 % dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta.
