MEDIA EMITEN – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan proyeksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,1% menunjukkan resiliensi (ketangguhan) di tengah peningkatan risiko global.
“Ini mengindikasikan bahwa resiliensi Indonesia masih terjaga di tengah peningkatan risiko global,” katanya di Jakarta, Rabu 22 Juni 2022.
Bank Dunia melalui Laporan Indonesia Economic Prospect (IEP) Juni 2022 memprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,1% pada 2022 dan naik menjadi 5,3% pada 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyeksi ini didasarkan pada beberapa faktor seperti kepercayaan konsumen yang meningkat, nilai tukar perdagangan yang lebih baik dan lonjakan permintaan yang tertahan atau pent-up demand.
Menurut Bank Dunia, pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut di tengah situasi global yang semakin menantang baik adanya tekanan inflasi, pengetatan kebijakan moneter eksternal dan pemburukan perekonomian global.
Meski demikian, Bank Dunia menekankan perlunya antisipasi jika kondisi global memburuk seperti yang tercermin dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) Juni 2022. GEP menunjukkan pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 5,7% pada 2021 menjadi hanya 2,9% pada 2022 akibat eskalasi risiko seperti inflasi yang tinggi sehingga memicu pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara.
Selain itu, kekhawatiran juga meningkat atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan akibat terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia.
Baca Juga:
Solusi Cerdas Berorientasi Global dari Tianjin: Membawa Teknologi Mutakhir ke Kehidupan Sehari-hari
Inflasi Indonesia pada 2022 pun diprediksi oleh Bank Dunia akan mencapai 3,6% dan masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia maupun asumsi makro dalam APBN sebesar 2% – 4%.
Rasio defisit APBN terhadap PDB Indonesia juga diproyeksi secara lebih optimistik oleh Bank Dunia di tingkat 3,7% mencerminkan optimisme konsolidasi fiskal lebih baik. Defisit APBN secara gradual berhasil diturunkan dan diproyeksikan kembali ke level 3% PDB pada 2023.
Bank Dunia mendukung berbagai reformasi struktural yang dijalankan pemerintah seperti UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Bank Dunia turut mengidentifikasi beberapa area reformasi struktural yang dapat dipercepat antara lain menciptakan ruang fiskal lebih besar melalui perbaikan administrasi perpajakan. Juga peningkatan kualitas belanja dan pengelolaan subsidi lebih baik, perbaikan lingkungan usaha untuk mendukung UMKM, mengurangi kebijakan pembatasan perdagangan, transisi hijau serta pendalaman dan inklusi sektor keuangan.
Baca Juga:
“Pemerintah mengapresiasi Bank Dunia yang menilai reformasi kebijakan struktural yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan,” tegas Febrio.
