Mediaemiten.com, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk masyarakat di daerahnya mencapai Rp3 triliun pada 2019.
“Target kami penyaluran KUR di NTT tahun ini bisa mencapai Rp3 triliun,” katanya di Kantor Gubernur NTT, Kupang, Senin (21/1/2019), saat menerima sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI, yang tengah melakukan kunjungan kerja terkait KUR di Provinsi NTT.
Ia mengatakan, penyaluran KUR di Nusa Tenggara Timur saat ini tercatat masih kecil atau baru mencapai sekitar Rp1 triliun.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, pihaknya akan mendorong lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan meningkatkan KUR untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan ini.
“Karena itu, kehadiran teman-teman Komisi XI DPR ini bisa memberikan energi positif bagi kami untuk bergerak bersama pihak perbankan agar mampu mendorong KUR mencapai target ini,” katanya.
Menurutnya, penyaluran KUR perlu ditingkatkan untuk memperbaiki sektor usaha masyarakat, mengingat provinsinya masih termiskin ketiga di Indonesia.
Gubernur Viktor menyebut salah satu peluang KUR yang cukup menjanjikan ke depan yaitu sektor ketenagakerjaan.
“Kami tengah menyiapkan tenaga kerja dengan baik untuk bekerja di dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas kerja mereka,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mendorong pertumbuhan KUR dan juga meminta dukungan Komisi XI DPR RI.
“Tentu komunikasi dengan Komisi XI DPR perlu kita tingkatkan lagi dalam mendorong KUR ini. Target saya kita bisa menyentuh Rp3 tiriun pada 2019,” katanya.
Hadir dalam pertemuan itu, enam anggota Komisi XI DPR RI yang dipimpin ketua tim Agun Gunanjar Sudarsa.
Baca Juga:
Diaspora Tionghua Dunia Gelar Ritual Bersama Menghormati Kaisar Kuning Xuanyuan di Henan
Thunes Luncurkan Pembayaran di Waktu Nyata ke Selandia Baru
Musim Mas Resmikan Smart Class di UINSU, Dukung Pembelajaran Digital dan Generasi Unggul 2045
Selain itu, hadir pula sejumlah pimpinan daerah seperti dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT, dan pimpinan perbankan setempat. (alo)








