Januari 2023, Utang Luar Negeri RI Capai US$ 404,9 Miliar

MEDIA EMITEN – Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2023 tetap terkendali, yang tercatat sebesar US$ 404,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, pertumbuhan ULN Indonesia pada Januari 2023 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).

“Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa 14 Maret 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perkembangan posisi ULN pada Januari 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 30,3%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%.

Struktur ULN Indonesia yang sehat juga ditunjukkan oleh ULN yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,4% dari total ULN.

Pada Januari 2023, posisi ULN pemerintah tercatat US$ 194,3 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,8% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat.

Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,3%), dan jasa keuangan dan asuransi (10,4%).

Sementara posisi ULN swasta pada Januari 2023 tercatat sebesar US$ 201,2 miliar atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8%(yoy).

Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,1%(yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) mengalami kontraksi 3,1% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,7%(yoy).