MEDIA EMITEN – Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
Sanksi yang dijatuhkan pada Senin, 21 Maret 2021 itu merupakan tindakan Barat terkoordinasi yang pertama terhadap Beijing di bawah Presiden baru AS, Joe Biden.
Dikutip mediaemiten.com dari laman channelnewsasia.com, Selasa, 22 Maret 2021, China tidak tinggal diam dan langsung bereajsu atas sanksi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah China menutup pintu perdagangan terhadap Uni Eropa (UE), termasuk anggota parlemen Eropa, diplomat, lembaga serta para keluarganya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Barat berusaha meminta pertanggungjawaban Beijing atas penahanan massal muslim Uighur di barat laut China.
AS menyebutnya China telah melakukan pembunuhan massal (genosida) muslim Uighur.
Namun pemerintah China menyangkal semua tuduhan tersebut.
Baca Juga:
Krisis Pinjol Indonesia: Tembus Rp100 Triliun, Ini Cara FLIN Bantu Keluar dari Siklus Utang
Pejabat senior AS mengatakan mereka setiap hari melakukan kontak dengan pemerintah di Eropa mengenai masalah terkait China – mereka menyebutnya sebagai “roadshow Eropa”.
“Di tengah meningkatnya kecaman internasional, China terus melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam pernyataannya menjelang pertemuan dengan para menteri Uni Eropa dan Nato di Brussel, Belgia, pekan ini.
Kementerian Luar Negeri Kanada menyatakan, telah ditemukan bukti yang kuat soal pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik oleh pemerintah China.
Aktivis dan pakar hak asasi PBB menyebutkan, setidaknya satu juta muslim Uighur telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.
Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.
Namun pemerintah China mengklaim kamp-kamp tersebut menyediakan pelatihan dan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstrimisme.
Uni Eropa merupakan yang pertama menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat China, termasuk direktur keamanan tertinggi, dan satu entitas, yang kemudian diikuti oleh Inggris dan Kanada.
Mereka yang juga menjadi sasaran AS adalah Chen Mingguo, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang dan pejabat senior lainnya di wilayah tersebut yakni Wang Junzheng. (BUD)
