Mediaemiten.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah, terkait pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020.
“Data yang kami himpun per 13 Juli 2020 pukul 22.00 WIB, itu masih banyak daerah merah. Artinya Pemda yang belum mencairkan NPHD-nya di bawah 40 persen, sangat disayangkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian di Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Ardian mengharapkan sampai 15 Juli 2020, ada hasil menggembirakan dengan dicairkannya NPHD ke penyelenggara Pemilu dan pengamanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini kan masih data sementara. Kemarin kami beri waktu sampai 15 Juli harus sudah dicairkan sesuai dengan perjanjian yang dihibahkan. Nanti kami update, semoga sudah dicairkan seluruhnya,” tuturnya.
Berikut daftar daerah yang merah atau pencairannya di bawah 40 persen:
1. Provinsi Sumatera Utara
– Kabupaten Samosir, pencairan NPHD Bawaslu: 12,30 persen.
Baca Juga:
2. Provinsi Bengkulu
– Kabupaten Rejang Lebong pencairan NPHD Bawaslu: 39,58 persen
– Kabupaten Seluma pencairan NPHD Bawaslu: 28,24 persen
3. Provinsi Lampung
Baca Juga:
Sigenergy Resmi Melantai di Bursa Efek Hong Kong, Didukung Investor Global Terkemuka
Pedoman Pertama tentang Penanganan Neuropati Perifer untuk Apoteker di Asia Pasifik
CGTN: Pertukaran Budaya Mempererat Hubungan Persahabatan Tiongkok-Vietnam
– Kota Bandar Lampung pencairan NPHD KPU: 28,21 persen, pencairan Bawaslu 21,05 persen.
– Kota Metro pencairan NPHD KPU: 37,49 persen, pencairan Bawaslu 38,77 persen
4. Provinsi Jawa Barat
– Kabupaten Tasikmalaya pencairan NPHD Bawaslu: 15,09 persen
5. Provinsi Jawa Timur
– Kabupaten Kediri pencairan NPHD Bawaslu: 36,63 persen
Baca Juga:
Krisis Pinjol Indonesia: Tembus Rp100 Triliun, Ini Cara FLIN Bantu Keluar dari Siklus Utang
– Kabupaten Malang pencairan NPHD Bawaslu: 15,16 persen
– Kabupaten Sumenep pencairan NPHD Bawaslu: 21,62 persen
6. Provinsi Sulawesi Selatan
– Kabupaten Luwu Utara pencairan NPHD Bawaslu: 31,72 persen
– Kabupetan Maros pencairan NPHD Bawaslu: 11,10 persen
– Kabupetan Soppeng pencairan NPHD Bawaslu: 39,12 persen
7. Provinsi Sulawesi Tenggara
– Kabupaten Konawe Utara pencairan NPHD Bawaslu: 25,94 persen
8. Provinsi Nusa Tenggara Barat
– Kabupaten Lombok Utara pencairan NPHD Bawaslu: 39,02 persen
9. Provinsi Maluku
– Kabupaten Seram Bagian Timur pencairan NPHD KPU: 36,92 persen
10. Provinsi Maluku Utara
– Kabupaten Halmahera Barat pencairan NPHD KPU: 21,91 persen, dan pencairan NPHD Bawaslu: 27,78 persen
– Kabupaten Halmahera Timur pencairan NPHD KPU: 39,83 persen
– Kabupaten Halmahera Utara pencairan NPHD KPU: 39,43 persen
– Kabupaten Pulau Taliabu pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen
– Kota Ternate pencairan NPHD KPU: 38,09 persen
11. Provinsi Papua
– Kabupaten Pegunungan Bintang pencairan NPHD Bawaslu: 30,00 persen
– Kabupaten Yahukimo pencairan NPHD Bawaslu: 35,33 persen
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengatakan sukses tidaknya pelaksanaan pilkada serentak 2020 sangat tergantung dengan anggaran, baik melalui Anggaran Pendalatan Belanja Daerah (APBD) , maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Artinya anggaran adalah nafasnya pilkada, tanpa anggaran pilkada tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama” kata Mendagri.Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mencairkan anggaran.
“Kasihan KPU dan Bawaslu kalau anggaran tidak juga dicairkan. Kalau anggaran tak juga turun tentunya mereka tidak bisa kerja. Tahapan-tahapan pilkada tentunya terkendala juga,” urainya. KPU akan menggelar pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)
