Mediaemiten.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai pembangunan dua menara dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan (platinum green building) di pusat kota Jakarta dengan anggaran berasal dari iuran terhadap industri jasa keuangan.
“Ini adalah ‘platinum green building’ atau level tertinggi gedung ramah lingkungan. Pembiayaan gedung ini diambil dari pungutan terhadap industri jasa keuangan, sehingga kami harapkan gedung ini menjadi milik kita (regulator dan industri jasa keuangan) bersama,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Peresmian Penggunaan Barang Milik Negara untuk pembangunan Gedung Kantor Pusat OJK di Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Setelah melewati periode pertama berdiri, OJK yang merupakan lembaga regulator dan pengawas industri jasa keuangan di Indonesia memang belum memiliki gedung sendiri. Selama ini OJK beroperasi di tiga gedung terpisah yang berlokasi di wilayah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Wisma Mulia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gedung baru OJK ini berlokasi di Distrik Pusat Bisnis Sudirman (Sudirman Central Business District/SCBD) Lot-1, Jakarta. Status wilayah tersebut hingga saat ini adalah barang milik negara yang dikelola Kementerian Keuangan.
Gedung baru OJK, kata Wimboh, juga akan menjadi lokasi untuk beberapa satuan kerja pemerintah, dan pemangku kepentingan di industri jasa keuangan seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Ini akan menjadi bentuk sinergi untuk membangun dan mengembangkan industri jasa keuangan,” ujarnya.
OJK memang memiliki sumber pendanaan dari pungutan yang dibebankan terhadap pelaku industri jasa keuangan setiap tahunnya.
Baca Juga:
Hikvision Hadirkan Guanlan Encoding, Teknologi AI yang Pangkas Biaya Penyimpanan Video hingga 50%
SK Innovation E&S Memimpin Inovasi dalam Ekosistem Startup untuk Pemuda di Indonesia
Pemanfaatan Barang Milik Negara ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan OJK sebagai lembaga strategis yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sangat memerlukan gedung operasional.
“Ada nilai aset barang milik negara sebesar Rp107 triliun yang dikelola Kementerian Keuangan. Sebagian dimanfaatkan untuk gedung kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar dia. (iap)
