Mediaemiten.com, Jakarta – Komisi I DPR RI menyampaikan sikap resmi terkait rencana pemerintah Israel untuk menduduki dan memperluas pemukiman bagi warga Israel di wilayah pendudukan Palestina, meliputi sebagian besar Lembah Yordan yang merupakan sepertiga dari wilayah Tepi Barat dan Bagian Utara Laut Mati. Pernyataan resmi atas situasi terkini Timur Tengah ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
“Komisi I DPR RI mengambil sikap tegas menentang upaya aneksasi Tepi Barat, dan menolak upaya yang merupakan legalisasi penjajahan Israel atas Palestina ini,” tegas Abdul Kharis dalam konferensi pers Komisi yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Intelijen, Komunikasi dan Informatika ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Hadir dalam Konferensi Pers tersebut Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono dan seluruh Kapoksi Fraksi Komisi I.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kharis menuturkan, Komisi I DPR RI memandang aneksasi Israel atas Tepi Barat dan Lembah Yordan adalah cita-cita penjajah Israel untuk menyita seluruh tanah Palestina dan memusnahkan bangsa Palestina. Dengan dikuasainya wilayah Tepi Barat, proses kolonialisasi Israel akan semakin mendapat legalitas dan kekuatan, terutama di wilayah Al Quds (Yerusalem) yang kini diklaim sebagai ibu kota Israel.
Okupasi militer Israel atas wilayah tersebut tidak hanya akan melibatkan Israel dan Palestina, akan tetapi semakin mempersulit penyelesaian konflik Palestina-Israel dan memperuncing instabilitas kawasan serta berdampak pada situasi global.
“Komisi I DPR RI mengecam dan mengutuk keras aneksasi Israel atas Tepi Barat di bawah pemerintahan PM Benjamin Netanyahu. Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan hukum, parameter, prinsip, dan kesepakatan internasional terutama dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB terkait konflik Palestina-Israel,” sambung Kharis.
Selanjutnya, Komisi I DPR RI sebagai representasi rakyat Indonesia secara konsisten memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat dan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Sejalan dengan itu, Komisi I DPR-RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengoptimalkan diplomasi secara bilateral maupun multilateral untuk melakukan sikap penolakan bersama masyarakat dunia yang nyata terhadap upaya perampasan wilayah Tepi Barat dan menyuarakan perjuangan Palestina untuk kebebasan, kemanusiaan, keadilan, dan hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka.
Berkenaan dengan itu, Komisi I DPR RI juga mendesak PBB, organisasi dan komunitas internasional untuk mengintervensi situasi krisis di Palestina dengan mengutamakan tindakan kemanusiaan (humanitarian action) untuk perlindungan warga sipil Palestina yang menjadi korban memburuknya situasi kemanusiaan termasuk korban penangkapan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan oleh otoritas Israel. (dpr)
