MEDIA EMITEN – Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2022 tetap stabil di kisaran US$ 132,2 miliar. Posisi ini sama dengan akhir Juli 2022 sebesar US$ 132,2 miliar.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, perkembangan posisi cadangan devisa antara lain dipengaruhi penerimaan pajak dan jasa, serta penerimaan devisa migas di tengah kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah yang sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu 7 September 2022, Erwin menjelaskan, posisi cadangan devisa itu setara pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BI menilai cadangan devisa pada Agustus 2022 tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan penerimaan pajak sampai Juli 2022 mencapai Rp1.028,5 triliun atau naik 58,8 persen dari periode sama tahun lalu yakni Rp 647,7 triliun.
Realisasi penerimaan pajak Rp1.028,5 triliun yang merupakan 69,3 persen dari target Rp1.485 triliun ini secara perinci meliputi PPh nonmigas Rp 595 triliun atau 79,4% dari target serta PPN dan PPnBM Rp 376,6 triliun atau 59,1% dari target.
Baca Juga:
EngineAI Resmikan Pabrik Cerdas di Shenzhen, Robot Humanoid T800 Mulai Dikirim secara Massal
Gravity Game Unite (GGU) Tutup OBT MMORPG PC “Ragnarok Zero: Global” dengan Sukses Besar
Penerimaan PBB dan pajak lainnya Rp 6,6 triliun atau 20,5% dari target serta PPh migas Rp49,2 triliun atau 76,1% dari target.
Kinerja penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis yang rendah pada 2021 akibat pemberian insentif fiskal serta dampak implementasi program pengungkapan sukarela (PPS).
