Putusan PTUN BFIN Dinilai Belum Bisa Dilaksanakan

- Pewarta

Rabu, 28 November 2018 - 03:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mediaemiten.com, Jakarta – Kuasa hukum PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) Anthony LP Hutapea menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 12 November 2018 belum bisa dilaksanakan karena BFIN dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) masih mengajukan banding.

Menurut Anthony, pembatalan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara atas nama BFIN yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PT Aryaputra Teguharta (APT) belum bisa dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah).

Anthony dalam keterangan yang diterima, Selasa (27/11/2018), mengatakan pada 12 November 2018 BFIN selaku Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding atas putusan PTUN Jakarta tersebut.

Demikian juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selaku Tergugat I telah menyatakan banding pada 21 November 2018.

“Dengan demikian, putusan PTUN Jakarta belum efektif berlaku dan belum dapat dilaksanakan,” kata Anthony.

Permohonan banding yang dilakukan itu, lanjut Anthony, lantaran putusan PTUN Jakarta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan BFIN.

Dia mengatakan Putusan PK No. 240/2006 yang menjadi dalil Aryaputra itu, sudah berkali-kali dinyatakan tidak dapat dieksekusi (Non Executable) berdasarkan dua Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan lima Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Anthony juga mempertanyakan putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Aryaputra, sebab produk-produk Tata Usaha Negara yang jadi objek sengketa telah lampau.

“Menurut UU 51/2009 soal Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa paling lama bisa diajukan gugatan setelah 90 hari diterbitkan. Sedangkan ini sudah dari 2001, jadi penetapan PTUN ini sebenarnya kelewatan,” lanjutnya.

Menurut Anthony, pihaknya akan melakukan segala upaya yang diperlukan guna mempertahankan dan membela hak-hak perusahaan dan juga para pemegang saham yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Upaya ini termasuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan PTUN Jakarta kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan PTUN Jakarta.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Yang jelas saat ini putusan PTUN Jakarta tersebut tidak mempengaruhi kegiatan bisnis dan operasional BFI Finance, dimana bisnis dan operasional berjalan seperti biasa,” katanya.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pun ikut menyayangkan putusan PTUN Jakarta yang meloloskan gugatan Aryaputra.

Sebab persetujuan dan penerimaan laporan atau pemberitahuan kepada Dirjen AHU oleh BFIN melalui notaris, katanya.

Dia juga menyebut isinya hanya sebagai surat korespondensi dan bersifat informatif mengacu pada ketentuan perundang-undangan sesuai UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Dia juga menilai Kemenkumham tidak memiliki wewenang untuk mengubah isi anggaran dasar maupun susunan pemegang saham seperti yang dimintakan Aryaputra, karena harus didasarkan pada akta yang membuat hasil keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Intinya kami hanya mengesahkan pengajuan dari notaris selaku pemohon,” ujar Kepala Humas dan TU Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) KemenkumhamS udaryanto.

Atas dasar itu, Kemenkumham pun mengajukan banding pada Rabu pekan lalu (21/11).

Seperti diketahui, meskipun telah tujuh kali kalah di Pengadilan Negeri, Aryaputra terus mengklaim masih memiliki saham di BFI Finance.

Tak kunjung membuahkan hasil, pada 16 Mei 2018 APT banting setir dan memilih menggugat Kemenkumham di PTUN Jakarta.

Merasa menjadi objek sengketa, BFIN pun mengajukan diri menjadi tergugat II intervensi.Sengketa yang berlarut-larut ini.

Kasus ini dinilai tidak perlu terjadi jika Ongko Group, induk usaha Aryaputra, membayar utangnya kepada BFIN senilai 100 juta dolar AS pada tahun 2001 lalu.

Karena tidak ada niat pengembalian utang itulah maka saham BFI milik Aryaputra yang dijaminkan oleh Ongko kepada BFI akhirnya dijual. (jok)

Berita Terkait

Prabowo Sebut Muhammadiyah Luar Biasa, Punya 167 PT, 5.345 Sekolah dan Madrasah serta 440 Pesantren
Prabowo Subianto Kunjungi Tambak Ikan Nila Salin di Karawang, Cek Potensi Bahan Makan Bergizi Gratis
Prabowo Subianto Beri Pesan kepada Kepala Daerah Terpilih: Bekerja untuk Rakyat, Layani Rakyat
Daftar Lengkap 150+ Portal Berita Anggota Jaringan Sapulangit Media Center, Update Per 10 Oktober 2024
Kasus AKP Dadang Iskandar Tembak Kompol Ryanto Ulil, Begini Tanggapan Menko Polkam Budi Gunawan
Warganet Sambut Presiden Prabowo Subianto Kembali ke Tanah Air dengan Berbagai Harapan Positif
BRI Blokir Lebih Dari 3 Ribu Rekening, Dukung Pemerintah Berantas Aktivitas Judi Online
Bisa Terbitkan di 1.000+ Portal Berita Sejumlah Jaringan Media, Persrilis.com Fokus Layani Jasa Press Release

Berita Terkait

Kamis, 5 Desember 2024 - 13:26 WIB

Prabowo Sebut Muhammadiyah Luar Biasa, Punya 167 PT, 5.345 Sekolah dan Madrasah serta 440 Pesantren

Selasa, 3 Desember 2024 - 10:02 WIB

Prabowo Subianto Kunjungi Tambak Ikan Nila Salin di Karawang, Cek Potensi Bahan Makan Bergizi Gratis

Rabu, 27 November 2024 - 14:59 WIB

Prabowo Subianto Beri Pesan kepada Kepala Daerah Terpilih: Bekerja untuk Rakyat, Layani Rakyat

Rabu, 27 November 2024 - 10:15 WIB

Daftar Lengkap 150+ Portal Berita Anggota Jaringan Sapulangit Media Center, Update Per 10 Oktober 2024

Selasa, 26 November 2024 - 11:13 WIB

Kasus AKP Dadang Iskandar Tembak Kompol Ryanto Ulil, Begini Tanggapan Menko Polkam Budi Gunawan

Berita Terbaru