Pemerintah Bahas Rencana Penghapusan Kredit Macet UMKM

- Pewarta

Senin, 17 Juli 2023 - 20:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok

MEDIA EMITEN – Pemerintah sedang membahas rencana penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM di perbankan, mengingat masih diperlukan sejumlah penyesuaian peraturan terutama terkait perpajakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peraturan-peraturan pendukung penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet itu telah siap.

Tentu ada hal lain yang perlu diselesaikan, yaitu dari segi perpajakan, terkait UMKM,” kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023.

Airlangga menjelaskan, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memperbolehkan bank melakukan penghapusbukuan kredit jika mendapati kesulitan dalam melakukan usaha.Ini berlaku untuk seluruh perbankan,” ujar dia lagi.

Kemudian, kata dia, terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14 dan 15 Tahun 2012, serta Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2019 mengenai penilaian aktiva umum.

Selain itu, kata Airlangga pula, dalam undang-undang terbaru di sektor keuangan, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), khususnya di Pasal 250 dan Pasal 251, terdapat ketentuan mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM oleh bank BUMN.

Pasal 250 UU PPSK mengatur bahwa piutang macet bank dan non-bank BUMN kepada UMKM dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada sektor tersebut.

Pasal 250 itu juga menjelaskan bahwa penghapusbukuan tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilakukan upaya restrukturisasi dan bank atau non-bank telah melakukan upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tidak tertagih

Sedangkan dalam Pasal 251, kerugian yang dialami oleh bank atau non-bank BUMN dalam melaksanakan hapus buku tersebut merupakan kerugian masing-masing perusahaan.

UU PPSK juga mengatur bahwa hal itu bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan itu dilakukan berdasarkan iktikat baik, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Direksi dalam melakukan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” demikian tertulis di UU PPSK Ayat 3 Pasal 251.

Airlangga menjelaskan saat ini jumlah debitur UMKM yang masuk kategori kolektibilitas 2 atau dalam perhatian sebanyak 912.259. Debitur yang sudah masuk kolektibilitas 5 atau macet 246.324 orang debitur

Terkait penyesuaian ketentuan plafon kredit untuk penghapusbukuan kredit macet, Airlangga mengatakan pemerintah akan membuat kriteria yang akan dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah dan menjadi aturan turunan UU PPSK.

Nah untuk kriteria tersebut ini akan dibahas dalam 1-2 minggu ke depan,” ujar dia lagi.

 

 

Berita Terkait

Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400%, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi
Kembali Diselenggarakan, BRI Microfinance Outlook 2024 Angkat Strategi Memperkuat Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Program BRInita Sulap Lahan Sempit Jadi Urban Farming yang Produktif
Dana Kelolaan Reksadana Tumbuh 13%, BRI-MI Sabet Top 5 Manajer Investasi di Tahun Pertama Gabung BRI Group
Mengenal Kelawi, Pemenang Desa BRILiaN Hijau Berkat Inovasi Berkelanjutan
Presiden Joko Widodo Minta Perbankan Tingkatkan Porsi Kredit UMKM, BRI Siapkan Segmen Ultra Mikro Sebagai Sumber Pertumbuhan
Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital
Atasi Masalah Sampah & Jaga Kelestarian Lingkungan, BRI Peduli ‘Yok Kita Gas’’ Berhasil dijalankan di 40 Kota
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:08 WIB

Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400%, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi

Senin, 26 Februari 2024 - 15:36 WIB

Kembali Diselenggarakan, BRI Microfinance Outlook 2024 Angkat Strategi Memperkuat Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Minggu, 25 Februari 2024 - 18:55 WIB

Program BRInita Sulap Lahan Sempit Jadi Urban Farming yang Produktif

Minggu, 25 Februari 2024 - 11:27 WIB

Dana Kelolaan Reksadana Tumbuh 13%, BRI-MI Sabet Top 5 Manajer Investasi di Tahun Pertama Gabung BRI Group

Jumat, 23 Februari 2024 - 13:57 WIB

Presiden Joko Widodo Minta Perbankan Tingkatkan Porsi Kredit UMKM, BRI Siapkan Segmen Ultra Mikro Sebagai Sumber Pertumbuhan

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:40 WIB

Wow! 99% Total Transaksi BRI Dilakukan Secara Digital

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:04 WIB

Atasi Masalah Sampah & Jaga Kelestarian Lingkungan, BRI Peduli ‘Yok Kita Gas’’ Berhasil dijalankan di 40 Kota

Rabu, 21 Februari 2024 - 19:29 WIB

Punya Holding Ultra Mikro, Saham BBRI Diprediksi Akan Terus Cetak Rekor

Berita Terbaru