Mediaemiten.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai PT. Krakatau Steel (Persero) perlu melakukan perbaikan baik dari segi teknologi hingga restrukturisasi perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar bisnis yang tidak efisien dapat dialihteknologikan atau dicarikan kerja sama dengan pihak lain untuk memperbaharui teknologi.
“Namun kalau memang tidak memungkinkan, ya ditutup,” kata Martin usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau PT. Krakatau Steel, di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Rabu (22/7/2020). Dengan demikian, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah disetujui DPR RI untuk segera dilaksanakan Pemerintah dapat memiliki prospek bisnis yang lebih baik bagi Krakatau Steel.
Di samping itu, politisi Partai NasDem itu juga menjelaskan, selain teknologi yang dimiliki Krakatau Steel diperlukan pembaharuan untuk dapat bersaing harga dengan produk luar negeri. “Krakatau Steel juga harus memikirkan bagaimana persoalan pasokan bahan baku dan energi. Sebab energi yang digunakan oleh Krakatau Steel masih mengandalkan energi listrik yang dimana Komisi VI menilai hal itu sudah tidak efisien,” ungkap legislator dapil Sumatera Utara II itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana menambahkan bahwa PT. Krakatau Steel merupakan simbol kebanggaan bagi masyarakat Banten. “PT. Krakatau Steel saat ini tengah menjadi concern pemerintah, dengan diharapkan dapat melakukan normalisasi hidup dan bisa mulai merangkak untuk dapat memberikan angin segar bagi baja di Indonesia,” kata legislator dapil Banten III itu.
Ananta juga mengapresiasi Krakatau Steel yang telah berhasil melakukan restrukturisasi perusahaan sehingga pada akhir tahun 2019 membukukan laba sebesar Rp 1 triliun. “Salah satu yang merupakan wajah Provinsi Banten adalah Krakatau Steel, dengan demikian kemajuan Krakatau Steel juga membuat wajah Banten lebih cerah,” pungkas politisi PDI-Perjuangan ini sembari mengatakan, dengan adanya laba ini dapat berpengaruh pada tahun-tahun ke depan dalam pengurangan dukungan anggaran negara. (dpr)
