Mediaemiten.com, Jakarta – Wisata bahari bukan saja menjadi usaha untuk meningkatkan ekonomi, namun juga sekaligus menjadi upaya pelestarian alam dan menjaga keberlanjutan ekosistem.
Selaras dengan pengembangan program Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melaksanakan program peningkatan kapasitas warga desa untuk menjadi pengelola kawasan yang handal.
Sebanyak 35 warga desa yang berasal dari beberapa kabupaten di Provinsi NTB yaitu di Lombok, Bima dan Sumbawa disiapkan untuk menjadi pengelola wisata bahari yang kompeten melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan wisata bahari Minggu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Aryo Hanggono menegaskan hal ini perlu dilakukan mengingat pengelolaan wisata bahari yang baik dapat memberikan nilai tambah ekonomi dari adanya jasa-jasa lingkungan ekosistem atau budaya pesisir yang ada, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Program pengembangan Desa Wisata Bahari merupakan kebijakan KKP dalam mengembangkan wisata bahari berbasis keberlanjutan ekosistem dan masyarakat lokal, dengan memberikan peluang bagi desa untuk mengembangan desa dengan potensi wisata yang dimilikinya,” ujar Aryo di Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan, Mitahul Huda menyampaikan bahwa melalui kegiatan bimbingan teknis pengelola Dewi Bahari KKP lebih menitik-beratkan pada pengelolaan kawasan wisata, penguatan kelembagaan dan digital promotion untuk ekoeduwisata bahari. Wisata bahari bukan saja sebagai usaha untuk meningkatkan ekonomi, namun juga sekaligus sebagai pelestarian alam guna menjaga keberlanjutan ekosistem.
”Kegiatan ini akan menjadi bekal bagi pengelola wisata bahari ke arah yang lebih baik dengan tetap menitik- beratkan pada keberlanjutan ekosistem,” tutur Huda.
Baca Juga:
Huda menekankan kepada para pengelola wisata bahari untuk dapat melihat langsung kondisi ekosistem yang mengalami degradasi dari tahun ke tahun agar menjadikan semangat para pengelola wisata untuk semakin peduli, mensosialisasikan pada wisatawan agar menjadi wisatawan yang bertanggung jawab.
“Pemberian materi bukan saja dilaksanakan dalam kelas, tetapi peserta diajak melihat langsung kondisi ekosistem kelautan di perairan Lombok Timur yang dilakukan guna pendataan ekosistem terumbu karang” ujar Huda.
“Dengan ekosistem yang terus berkelanjutan dan lestari, secara otomatis akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui pengembangan potensi lokal dari masing-masing desa wisata bahari yang dimiliki,” pungkasnya.
Hadir dalam bimbingan teknis ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya demi sinergi program dalam pengembangan desa wisata bahari. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 Agustus 2020 ini merupakan kerja sama antara WCS, Santiri Foundation dan Komunitas Penyelam (KAPELA) NTB. (inf)
