Mediaemiten.com, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Agung (Kejagug), Hari Setiyono, menjelaskan, dasar pihaknya menetapkan 13 korporasi dan 1 pejabat Otoritas Keuangan (OJK) sebagai tersangka dan kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasrya (Persero).
“Duduk perkara atau kasus posisi sehingga Tim Jaksa Penyidik menetapkan tersangka korporasi maupun seorang pejabat OJK,” kata Hari di Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Kasus ini berawal pada periode tahun 2014–2018 PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) berinvestasi berupa saham dan reksadana. Bahwa untuk investasi pada reksa dana, pengelolaannya dilakukan oleh 13 Manager Investasi (MI) senilai Investasi Reksa dana Harga Pembelian Rp12.704.412.478.238 (Rp12,7 triliun lebih sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PKN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam produk-produk reksadana yang diterbitkan oleh 13 MI, portofolionya berupa saham-saham yang harganya sudah dinaikan secara signifikan (mark up),” ungkap Hari.
Penggelembungan harga atau mark up tersebut dilakukan oleh Presiden Komisari PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro (Bendjok). Saham-saham tersebut antra lain IIKP, PPRO, SMBR, TRAM, SMRU, MYRX, ARMY, BTEK, LCGP, RIMO, POOL, SUGI, dan BJBR.
Menurut Hari, investasi PT AJS [Asuransi Jiwasraya] di reksadana pada 13 MI dikendalikan oleh pihak Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang sebelumnya sudah bersepakat dengan Hendrisman Rahim selaku Dirut PT AJS, Kepala Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syamirwan, dan Direktur Keuangan PT AJS Hary Prasetyo; melalui Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto. Mereka sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
“Sehingga 13 MI tersebut tidak bertindak secara independen demi kepentingan nasabah atau investor yaitu PT AJS dalam pengelolaan keuangan nasabah PT AJS,” katanya.
Kemudian, lanjut Hari, untuk pengawasan perdagangan saham dan reksadana, dilaksanakan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A pada OJK yang dijabat oleh Fakhri Hilmi pada periode 2014 sampai dengan 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 15 /KDK.02/2014 tanggal 28 Maret 2014. (gat)
