MEDIA EMITEN – Kerangka regulasi diperlukan untuk mengatasi risiko aset kripto terhadap stabilitas. Pasalnya, aset kripto berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan.
Hal itu diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono dalam kegiatan sampingan G20 Indonesia 2022 yang bertajuk “Advancing Digital Economy and Finance” di Badung, Bali, Selasa 12 Juli 2022.
Meskipun demikian, kata dia, aset kripto juga memiliki potensi untuk mengembangkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Digitalisasi, lanjutnya, mengubah cara manusia dalam melakukan aktivitas di berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas keuangan, sehingga digitalisasi dan pandemi COVID-19 membuat aset kripto tumbuh semakin cepat.
Oleh karenanya, kata dia, aset kripto melatarbelakangi bank sentral berbagai negara dalam menjajaki desain dan penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral.
Doni menyebutkan mayoritas bank sentral dunia telah mulai melakukan tahapan riset dan percobaan sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing. Selain itu, dukungan dan masukan industri juga merupakan masukan penting bagi bank sentral dalam merencanakan desain CBDC.
“Berbagai bank sentral berhati-hati dan terus mempelajari kemungkinan dampak dari CBDC tersebut, termasuk Indonesia,” tuturnya.
Baca Juga:
EngineAI Resmikan Pabrik Cerdas di Shenzhen, Robot Humanoid T800 Mulai Dikirim secara Massal
Gravity Game Unite (GGU) Tutup OBT MMORPG PC “Ragnarok Zero: Global” dengan Sukses Besar
BI sendiri, kata dia, terus mendalami CBDC dan pada akhir tahun ini berada pada tahap untuk mengeluarkan white paper pengembangan Rupiah Digital.
Adapun eksplorasi penerbitan CBDC akan dilakukan berdasarkan enam tujuan yaitu menyediakan alat pembayaran digital yang bebas risiko atau risk-free menggunakan uang bank sentral, memitigasi risiko mata uang digital non-sovereign, serta memperluas efisiensi dan ketahanan sistem pembayaran, termasuk lintas negara.
Tujuan selanjutnya yaitu memperluas dan mempercepat inklusi keuangan, menyediakan instrumen kebijakan moneter baru, dan memfasilitasi distribusi subsidi fiskal.
Baca Juga:
