Mediaemiten.com, Jakarta – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2020 kembali memutuskan menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,00 persen. Rapat yang diambil berdasarkan assesment ekonomi global, dan nasional itu,juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen.
“Keputusan ini berdasarkan assesment ekonomi global, nasional, dan perkembangan di moneter dan keuangan,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi virtual, Kamis (16/7/2020).
Menurut Perry, keputusan tersebut konsisten sesuai inflasi yang tetap rendah serta stabilitas eksternal yang terjaga. Kebijakan itu pun diambil sebagai langkah lanjutan mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keputusan itu juga bagian penguatan bauran kebijakan nasional untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan stabilitas nilai tukar,” ujar Perry Warjiyo.
Hal itu sesuai kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar akan terus dilanjutkan, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.
Selain itu, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi virus corona penyebab coronavirus disease 2019 atau Covid-19, Bank Indonesia lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah.
Bank Indonesia berkomitmen melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur, baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung sebagai bagian dari upaya untuk biaya kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral K/L dan Pemerintah Daerah guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Baca Juga:
Bank Indonesia juga berbagi beban dengan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi.
Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020. (emi)
