Mediaemiten.com, Jakarta – Realisasi pembayaran bunga utang pemerintah sampai dengan akhir Mei 2019 sudah mencapai Rp 127,07 triliun. Total tersebut merupakan 46,06 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, yakni Rp 275,89 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pertumbuhan pembayaran bunga utang sampai Mei adalah 13 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun belakang, di mana pertumbuhan pada Mei 2017 adalah 25 persen, sementara Mei 2018 adalah 13,8 persen.
“Jadi, ada pertumbuhan menurun,” tuturnya dalam konferensi pers mengenai kinerja APBN 2019 di kantornya, Jakarta, Jumat (21/6/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alokasi pembayaran bunga utang ini masuk dalam pos belanja non Kementerian/ Lembaga (K/L) yang realisasinya sampai dengan akhir Mei adalah Rp 242,8 triliun. Angka tersebut lebih tinggi secara nominal dibandingkan tahun lalu, Rp 226,53 triliun.
Secara persentase, belanja non K/L mengalami penurunan dari 37,32 persen terhadap APBN 2018 menjadi 31,14 persen terhadap APBN 2019. Selain realisasi pembayaran bunga utang yang menurun, kondisi tersebut disebabkan penurunan belanja subsidi.
Realisasi pembayaran bunga utang sampai akhir Mei sebesar 46,06 persen terhadap APBN 2019. Sedangkan, pada periode yang sama di tahun lalu, persentasenya sudah mencapai 47,17 persen terhadap APBN 2018.
Hal ini dikarenakan kondisi yield Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung menurun di awal tahun 2019 dibandingkan kondisi pada awal tahun 2018, sehingga biaya diskon cenderung lebih rendah. Selain itu, secara umum, variasi komposisi penerbitan dan perbedaan jadwal pembayaran kupon SBN seri benchmark juga menyebabkan pembayaran bunga utang bersifat dinamis.
Baca Juga:
ICP DAS-BMP Pamerkan Inovasi TPU Medis di Ajang Medical Manufacturing Asia 2026
LX Pantos Indonesia Tingkatkan Komitmen CSR dengan Merenovasi Sekolah di Bekasi
Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai akhir Mei adalah Rp 50,59 triliun atau 22,55 persen terhadap APBN 2019. Pertumbuhannya negatif 17,02 persen, di mana tahun lalu hampir mencapai Rp 61 triliun.
Sri menjelaskan penurunan realisasi belanja subsidi dikarenakan kontraksi pada subsidi energi. Tahun ini, pemerintah hanya membelanjakan Rp 38,4 triliun, sedangkan periode yang sama pada tahun lalu mampu mencapai Rp 49,4 triliun. “Kontraksinya sampai 22,2 persen,” ujarnya.
Di sisi lain, pembiayaan untuk subsidi non energi mencapai Rp 12,2 triliun, tumbuh 5,2 persen dibanding dengan tahun lalu. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh penyerapan realisasi subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, PSO PT KAI dan PT Pelni seta subsidi pajak. (*)
