UNSADA Gelar FGD Energi Terbarukan, dari Solusi Hambatan Birokrasi hingga Dukungan untuk Ketahanan Energi

- Pewarta

Minggu, 21 Januari 2024 - 21:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDIAEMITEN.COM – UNSADA (Universitas Darma Persada) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) tentang energi terbarukan, khususnya geothermal dan transisi energi

Kegiatan FGD berlangsung di kampus UNSADA, Jalan Taman Malaka Selatan, Jakarta, pada 20 Januari 2024.

Untuk diketahui, UNSADA didirikan pada 6 Juli 1986 oleh tentara pelajar dan pelajar Indonesia yang belajar di Jepang dan tergabung dalam organisasi Pehimpunan Alumni Jepang (Persada).

Persada memiliki Yayasan Melati-Sakura, dengan pimpinan Dr. (Hoc) Rachmat Gobel dan pembinanya Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita, M.Eng

Diskusi mengenai energi terbarukan ini bekembang saat menjawab pertanyaan peserta.

Terutama mengenai peran BKPM yang kurang aktif dalam mengawal investasi asing yang terbentur dengan berbagai hambatan birokrasi.

Terutama birokrasi antar Kementerian maupun Pemda, isu tarif Perpres 112/2022 yang dianggap kurang menarik investor serta isu TKDN.

As Natio Lasman, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada yang juga duduk sebagai anggota Dewan Energi Nasional periode sekarang, mengatakan bahwa cadangan energi fosil terbatas jumlahnya.

Karenanya perlu dikelola dengan lebih baik dan mulai saat ini mempersiapkan pembangkitan energi dari energi terbarukan.

Termasuk energi kelautan yang membentang potesinya di Indonesia, sekaligus men-support tercapainya ketahanan dan kemandirian energi.

Hingga saat ini masih dibahas antar K/L formula Transisi Energi yang tepat sehingga dapat mencapai NZE.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Sekaligus memperhitungkan realisasi ketahanan energi, terutama pada saat cadangan energi fosil menjadi semakin menipis.

Harris Yahya, Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE, KESDM menyebut bahwa pemerintah telah menerbitkan perpres 11/2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang ESDM pada Sub bidang EBT.

Untuk mendukung pemanfaatan EBT dalam bauran energi primer dan tercapainya penurunan emisi global perlu mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

PLTP sebagai pembangkit EBT yang memiliki Capacity Factor paling ideal untuk memproduksi Green Hydrogen.

Fluida geotermal dapat dimanfaatkan juga pada proses liquefaction (penyimpanan).

Sehingga beritanya di dunia proses keseluruhan produksi hidrogen dari energi panas bumi dapat meningkatkan efisiensi sebesar 18%.

Saat ini semakin banyak pengusaha PLTS yang menawarkan harga listrik sekitar US 4~6 cent per kWh.

Dan apabila permintaan pengusaha PLTP tetap di harga listriknya dari US 16 cent per kWh, maka pengusahaan PLTP akan kalah mendapatkan bisnisnya dibandingkan pengusahaan PLTS.

Sedangkan Riki Ibrahim, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada, mantan dirut PT. GeoDipa Energi (Persero), periode 2016-2022, menjelaskan

Menurutnya, diperlukan upaya pendampingan/mengawal langsung secara konkrit/optimal oleh BKPM, terjun ke lapangan bersama Kementerian Teknis.

Agar hambatan birokrasi akibat ego sektoral dapat teratasi dan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif.

Pemerintah terus memberikan insentip kepada geotermal, saat ini biaya eksplorasi sudah dilakukan oleh pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastuktur (Persero) (SMI).

Pendanaan lewat mini World Bank versi Indonesia itu, SMI juga berikan pinjaman dana eksplorasi kepada swasta yang dikenal namanya GREM.

Sebagai informasi bahwa harga listrik PLTP di California dan Nevada, US berkisar 4~9 cent per kWh dan bersaing dengan PLTS dalam pasar bebas listriknya.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Data Indonesia menunjukan, harga listrik PLTP yang beroperasi banyak berkisar US 7~9 cent per kWh dengan kenaikan sekitar 5% setiap tahunnya.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Bahkan di tahun sekitar 2018~20 ada PLTP yang dapat diturunkan harga listriknya dari sekitar US 12 cent per kWh diturunkan menjadi sekitar US 8 cent per kWh. Disisi lain biaya operasi PLTP itu rata-rata hanya berkisar US 1-3 cent per kWh.

Untuk TKDN, pemerintah melalui Kemenperin diharapkan segera menerbitkan regulasi untuk memberikan insentip selama 7 tahun bagi teknologi yang pabriknya dibangun di Indonesia, sehingga hilirisasi dapat segera dan banyak di Indonesia.

Diharapkan Indonesia dapat Penambahan Kapasitas PLTP sesuai RUPTL PT PLN (Persero) pada 2021-2030 dengan total PLTP berada sekitar 3.355 MW, Riki mengakhiri presentasinya.***

Berita Terkait

Perangi Judi Online, BRI Lakukan Pemblokiran Rekening Hingga Terapkan Sistem Anti Money Laundering
Sektor Pertanian Penting untuk Ditingkatkan, Wamentan Sudaryono:Bertekad Wujudkan Kedaulatan Pangan
Jalin Sinergi, BRI Beri Kemudahan Jasa dan Layanan Perbankan Bagi Muhammadiyah
Kami Mengucapkan Selamat Bertugas Sukses Selalu untuk Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono
Produknya Makin Mendunia, Ini Kisah Klaster Rotan Trangsan yang Terbantu Berkat Pemberdayaan BRI
Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru
Ini Langkah BRI untuk Perkuat Keamanan Digital Agar Nasabah Nyaman, Lindungi dari Serangan Siber
BRI Jadi Kontributor Deviden Teratas, Setoran Dividen Badan Usaha Milik Negara Meningkat Drastis
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 15:23 WIB

Perangi Judi Online, BRI Lakukan Pemblokiran Rekening Hingga Terapkan Sistem Anti Money Laundering

Sabtu, 20 Juli 2024 - 15:13 WIB

Sektor Pertanian Penting untuk Ditingkatkan, Wamentan Sudaryono:Bertekad Wujudkan Kedaulatan Pangan

Sabtu, 20 Juli 2024 - 10:50 WIB

Jalin Sinergi, BRI Beri Kemudahan Jasa dan Layanan Perbankan Bagi Muhammadiyah

Sabtu, 20 Juli 2024 - 09:23 WIB

Kami Mengucapkan Selamat Bertugas Sukses Selalu untuk Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono

Jumat, 19 Juli 2024 - 14:18 WIB

Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:52 WIB

Ini Langkah BRI untuk Perkuat Keamanan Digital Agar Nasabah Nyaman, Lindungi dari Serangan Siber

Rabu, 17 Juli 2024 - 16:09 WIB

BRI Jadi Kontributor Deviden Teratas, Setoran Dividen Badan Usaha Milik Negara Meningkat Drastis

Selasa, 16 Juli 2024 - 15:28 WIB

BRI Mendapat Apresiasi Wajib Pajak Patuh dan Berkontribusi Besar Terhadap Penerimaan Pajak

Berita Terbaru