Mediaemiten.com, Jakarta – Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti kesiapan skenario new normal yang akan diterapkan Pemerintah guna memulihkan roda perekonomian di masyarakat. Dalam hal ini, Dasco memimpin Tim Satgas Lawan Covid-19 DPR RI berkunjung ke Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mendapatkan penjelasan lebih detail tentang masterplan new normal yang akan digunakan.
Kedatangan Satgas Lawan Covid-19 ke Kemenko Perekonomian ini pun difokuskan untuk meninjau kesiapan Pemerintah dalam menyiapkan protokol kesehatan terkait kondisi new normal atau fase kenormalan baru. Dasco pun telah menerima penjelasan rencana jangka panjang dan pendek skema new normal tersebut.
“Kami ke Kemenko Perekonomian, dan sudah dipaparkan dengan baik mengenai jangka panjang dan jangka pendek new normal di berbagai sektor,” ujar Dasco usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Menurut Dasco, data yang dipaparkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah sangat akurat. Dan ia optimistis penerapan new normal dapat dilaksanakan dengan baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun dalam hal sektor pendidikan, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu menyoroti masih perlunya aturan yang lebih rinci seperti mengenai pengaturan sistem sekolah dan sebagainya. “Sektor pendidikan yang masih harus lebih didetailkan karena menyangkut berbagai aspek terutama bagaimana pengaturan sekolah maupun pesantren,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa skema new normal ini bergantung pada data persebaran Covid yang berasal dari Bdan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional. Data tersebut nantinya diakurasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, sehingga menggambarkan secara nyata keadaan sebenarnya di daerah-daerah.
Selain itu, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa skema new normal itu juga tergantung pada kesiapan pemerintah daerah. “Data diakurasi oleh Bappenas, sehingga mencerminkan daerah per daerah, jadi tidak one size fit for all, implementasinya juga tergantung kesiapan daerah masing-masing,” pungkas Airlangga. (dpr)
