Mediaemiten.com, Sampit – Upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 ini belum mencapai target yang ditetapkan, salah satunya akibat dari terlambatnya kucuran dana dari pemerintah pusat.
“Dampaknya, kita juga terlambat memulai pekerjaan sehingga realisasi anggaran dan pekerjaan fisik belum mencapai target. Kami meminta pemerintah pusat menyalurkan semua dana yang dialokasikan untuk Kotawaringin Timur agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan,” kata Wakil Bupati HM Taufiq Mukri di Sampit, Senin (3/9/2018).
Saat rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) VIII Kabupaten Kotawaringin Timur hingga Senin (3/9/2018) sore, terungkap data bahwa realisasi anggaran, pekerjaan fisik serta pendapatan, baru sekitar 56 persen. Capaian itu di bawah target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni seharusya terealisasi minimal 70 persen pada akhir Agustus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terlambatnya transfer dana dari pemerintah pusat, cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Karena itu banyak kegiatan besar yang dananya bersumber dari APBN, khususnya pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan sistem tahun jamak atau “multi years”.
Meski realisasi fisik, anggaran dan pendapatan daerah belum mencapai target sebesar 70 persen, namun Taufiq mengaku tetap bangga. Menurutnya, besaran belanja dengan pendapatan daerah Kotawaringin Timur masih berimbang. “Kami meminta seluruh satuan organisasi perangkat daerah untuk terus bekerja keras. Bagi rekanan, kami harap dengan waktu yang tersisa, bisa memacu pekerjaan lebih cepat lagi sehingga penyelesaian pekerjaan tetap tepat waktu yang ditargetkan,” kata Taufiq.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotawaringin Timur, H Machmoer mengakui realisasi anggaran dan fisik kegiatan yang dijalankan instansinya masih di bawah target. Ada beberapa kendala yang masih dihadapi di lapangan sehingga belum optimal.
“Selain keterlambatan transfer dana pusat, juga ada beberapa kegiatan besar yang terkendala teknis di lapangan. Seperti pekerjaan jalan dan infrastruktur di kawasan Utara, saat ini juga terkendala karena sulitnya mendapatkan material pasir, batu dan tanah. Masalah perizinan galian C itu kan wewenang pemerintah provinsi,” kata Machmoer.
Machmoer tetap optimistis pekerjaan akan bisa diselesaikan sesuai target. Terkait kendala sulitnya mendapat material, Machmoer berharap pemerintah provinsi membantu memberi solusi agar pembangunan tidak terhambat. (nor)
