Mediaemiten.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan mengatakan, pentingnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terkait pengelolaan produk hutan berkelanjutan. SVLK ini merupakan perwujudan good forest governance pada pasar international. Seperti UE, USA, Jepang, Korea, Australia, dan Tiongkok. Disamping itu, pasar UE, USA, Jepang, Korea, Australia, dan Tiongkok mensyaratkan jaminan legalitas kayu.
“Nah ini kan kayunya harus kita kelola dengan benar, jangan sampai kita salah lagi seperti beberapa puluh tahun yang lalu”, katanya di Jakarta, Minggu (24/5/2020).
Tidak hanya itu, Ia juga mengatakan bahwa ketentuan luas penampang kayu produk industri kehutanan juga harus dapat memenuhi permintaan negara tujuan ekspor, dan meningkatkan efisiensi bahan baku, dan harga jual.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti menyampaikan hasil koordinasinya selama 2 bulan terakhir bersama Kementerian/Lembaga terkait.
“Memang betul negara-negara tersebut membutuhkan legalitas dan Indonesia sudah mulai sejak 2013, sedangkan Vietnam dan Malaysia sedang berproses. Jadi kita sudah di depan untuk urusan ini,” ujarnya.
Untuk luas penampang kayu, Deputi melanjutkan, sejak terbitnya SVLK, legilitas kayu Indonesia sudah mulai dipercaya. Ini terlihat dari data tahun 2013 hingga 2019 ekspor produk industri kehutanan meningkat. Hal ini berhasil merubah image buruk pada pengelolaan hutan di Indonesia.
“Ekspor kayu olahan dikelompokkan kayu Merbau dan Non Merbau, di mana kontribusi volume kayu Merbau ini persentasenya sebenarnya relatif kecil dibanding dengan non Merbau,” tandasnya. (rri)
