Lepas dari Adhi Karya Fadjroel Rachman Jadai Komisaris PT Waskita Karya

Mediaemiten.com, Jakarta – Masih ada tempat untuk Fadjroel Rachman dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dicopot dari kursi Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Juru Bicara Presiden Joko Widodo itu, ditunjuk sebagai Komisaris PT Waskita Karya (Persero). Mantan aktivis itu, terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019 yang digelar Jumat (5/6/2020).

Sosok Fadjroel Rachman tergolong dekat dengan pusat kekuasaan. Saat Pilpres 2014, tamatan S3 Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Indonesia itu, menjadi relawan pemenangan Joko Widodo, yang ketika itu berpasangan dengan (Wapres) Jusuf Kalla. Pasangan Jokowi-JK menang dan memerintah pada periode 2014-2019.

Setahun setelah Presiden Jokowi-Wapres JK memimpin, Fadjroel Rachman diamanahi posisi Komisaris Utama Adhi Karya. Kursi itu diduduki Pria asal Banjarmain, Kalimantan Selatan ini, sampai Kamis (4/6/2020). Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Adhi Karya, menggantinya dengan pensiunan tentara, Mayor Jenderal Purn. Dody Usodo Hargo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat masih berstatus mahasiswa di ITB, Fadjroel Rachman sudah aktif berorganisasi di kampus. Antara lain Komite Pembelaan Mahasiswa (KPM) ITB, Kelompok Sepuluh Bandung, dan Badan Koordinasi Unit Aktivitas (BKUA) ITB. Semua itu mengasah kepekaan tamatan S1 Jurusan Kimia ITB ini, sebagai aktivis. Di era Orde Baru yang digambarkan represif itu, ia aktivis yang tergolong berani.

Tamatan S2 Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, termasuk aktivis 1998 (aktivis 98) yang terlibat dalam demonstrasi menuntut penurunan Presiden Soeharto yang telah 32 tahun berkuasa. Kita tahu antara lain atas tekanan demonstrasi mahasiswa saat itu, Pak Harto akhirnya lengser pada 21 Mei 1998. Jendreral Besar itu digantikan oleh BJ. Habibie.

Pada era kekuasaan Presiden Soeharto itu, Fadjroel sempat mendekam di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, sebagai tahanan politik. Ia mengkritik Orde Baru dalam Gerakan Lima Agustus ITB (1989), yang membawanya menjadi tahanan politik.

Kevokalannya berlanjut di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Fadjroel mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Usai periode pertama pemerintahan SBY (bersama Wapres Jusuf Kalla), Fadjroel memproklamirkan diri sebagai bakal calon Presiden 2009-2014 melalui jalur independen. Ia berniat menantang para bakal capres dari partai politik dalam kontestasi Pilpres 2009.

Karena UU tak mengakomodir capres independen, Fadjroel Rachman melayangkan uji materi terkait calon presiden ke Mahkamah Konstritusi (MK). Ia menggugat UU Nomor 23 Tahun 2003 yang mengharuskan calon presiden melalui partai politik. Majelis Hakim MK menolak argument hukumnya, dan angannya menjadi capres independen gagal. Di era Presiden Jokowi, ia menjadi relawan, dan kini juru bicara Presiden. (emi)