Mediaemiten.com, Jakarta – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan akan membawa kasus ketidakharmonisan hubungan antara DPDR Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember ke Presiden RI Joko Widodo. Apalagi Kemendagri sudah menyampaikan tentang hal itu kepada Gubernur Jawa Timur agar mendapat perhatian.
“Tidak sehat jika situasi seperti ini berlarut. Terutama di tengah penanganan wabah Covid-19. Karena yang rugi pasti rakyat. Apalagi sampai jadi kegaduhan, karena DPRD sama sekali tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Padahal salah satu fungsi DPRD juga pengawasan agar proses penanganan Covid, khususnya bantuan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” ungkap LaNyalla di Gedung DPRD Jember, Kamis (4/6/2020).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyampaikan beberapa hal kebijakan Bupati Jember yang dinilai melanggar aturan dan sama sekali tidak melibatkan dewan dalam membuat keputusan. “Dalam penyaluran bantuan, bupati membuat satgas sendiri tanpa dasar hukum. Satgas tersebut diisi relawan bupati yang bekerja untuk kepentingan pilkada,” beber Syauqi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengungkap, bupati tidak melibatkan RT/RW dan pondok pesantren dalam proses penyaluran bantuan dan penanganan Covid-19. Padahal Jember memiliki sekitar 700 ponpes. “Ini kan arogan. Karena itu kami mendukung penuh keputusan mayoritas Senator di Senayan, agar Pilkada 2020 ditunda dulu,” bebernya.
Dialog PTKIN
Sebelumnya, Rabu (3/6/2020) malam, LaNyalla hadir dalam acara Ngobrol Bareng Tapi Santai (Ngobras) bersama Ketua Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yang juga Rektor IAIN Jember, Profesor Babun Suharto serta perwakilan dari sembilan IAIN di Indonesia dengan tema “Roadmap dan Masa Depan PTKIN” yang digelar secara virtual.
Dalam kesempatan itu, LaNyalla berkomitmen untuk memberikan dukungan percepatan proses perubahan status dari 9 IAIN di Indonesia itu menjadi UIN. Ketua DPD RI akan menyampaikan hal itu kepada Menpan/RB Tjahyo Kumolo, mengingat proses perubahan tersebut hanya menunggu persetujuan dari Menpan/RB.
Ia meyakini, pemerintah akan terus memberikan fasilitas, dukungan pendidikan, dan pengembangan diri bagi talenta anak-anak bangsa, karena akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan Indonesia. Dan IAIN sebagai salah satu pencetak SDM terdidik yang memiliki akhlak mulia dan visi keagamaan, harus mengambil peran. Sebab, salah satu kualifikasi SDM unggul adalah berakhlak mulia dan taat menjalankan syariat agamanya. (dpd)
