MEDIA EMITEN – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena meminta aparat penegak hukum menginvestigasi kasus kebocoran data pribadi yang diduga milik peserta BPJS Kesehatan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi Informasi (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri kronologi kejadian yang sebenarnya.
“Investigasi perlu dilakukan untuk memastikan kronologi dari kebocoran 279 data peserta yang diduga milik BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan di luar negeri,” ucap Melki dikutip mediaemiten.com dari portal dpr.go.id, Senin, 24 Mei 2021.
Baca Juga: BKN: Mulai Juli, ASN dan PTT Non-ASN Wajb Lakukah Pemutakhiran Data Pribadi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah investigasi, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai peristiwa tersebut secara transparan.
Di sisi lain, BPJS perlu menjelaskan penyebab bocornya data.
“Harus dijelaskan, dampak dari kebocoran data, serta risiko yang akan dihadapi masyarakat akibat bocornya data pribadi,” tutur Melki.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, pemerintah harus mengambil langkah konkret agar kejadian kebocoran data ini tidak terulang kembali.
Baca Juga:
Singapura Jadi Tuan Rumah 29th Asian Shared Services & Outsourcing Week 2026 pada Oktober Mendatang
Sebab, data BPJS Kesehatan ataupun data pribadi masyarakat harus dilindungi oleh semua institusi yang terkait penanganan dengan pengamanan data pribadi warga negara Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Komisi IX akan segera memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk memberikan penjelasan perihal kebocoran data.
Selama ini BPJS kesehatan sering menyampaikan kepada Komisi IX selaku mitra kerja, sistem komputerisasi penyimpanan data yang dimiliki sangat terjamin keamanannya.
“Data-data itu mestinya terpelihara dengan benar, jangan sampai bocor. Karena itu, nanti kami akan mengusulkan BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus kepada Komisi IX terkait kebocoran data,” ungkap Saleh.
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani meminta pemerintah dan pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus kebocoran data yang diduga milik peserta BPJS Kesehatan yang diperjual-belikan di sebuah forum online.
Menurutnya, data tersebut seharusnya tidak diumbar ke publik, apalagi sampai diperjual-belikan.
“Jika dugaan jual beli data itu benar, maka ini bukan perkara main-main,untuk itu, saya minta BPJS Kesehatan dapat mempertanggungjawabkan masalah ini dengan benar dan transparan,” ucap Netty.
Pemerintah dan pihak berwenang juga harus segera menindaklanjuti kasus ini dan jangan membiarkannya berlarut-larut tanpa kejelasan.
Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, jika benar data tersebut bersumber dari BPJS Kesehatan, pasti ada rekam identitas seseorang yang seharusnya terlindungi dengan aman.
Kebocoran 279 juta data ini dikhawatirkan akan menurunkan minat masyarakat untuk menjadi peserta dan memanfaatkan BPJS Kesehatan dalam program JKN pemerintah.
Saat ini tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai program JKN masih belum memenuhi target.
Program sosialisasi masih digencarkan guna menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta mandiri.
Baca Juga: Menhub Budi Karya: Masyarakat dari Sumatera Mau ke Jawa Wajib Tes Antigen
Dengan mencuatnya kasus ini, tentu akan menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat.
“Bisa jadi membuat masyarakat semakin skeptis terhadap BPJS Kesehatan, masih banyak masalah dengan pelayanan, sekarang ditambah dengan isu ketidakamanan data pribadi,” ungkap anggota DPR itu. []
