MEDIAEMITEN.COM —Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) diterbitkan oleh KNKG pada akhir tahun 2021.
Prinsip, rekomendasi dan panduan dalam Pedoman ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan praktik governansi korporat berstandar global.
Terutama bagi korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum KNKG Prof Mardiasmo menjabarkan, PUG-KI memperkenalkan 4 pilar governansi korporat sebagai landasan prinsip-prinsip PUG-KI.
Empat pilar tersebut adalah Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan, dan Perilaku Beretika. Salah satu prinsip dalam PUG-KI secara spesifik menekankan pentingnya keberlanjutan.
Yaitu Sub-Prinsip 8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis yang menunjukkan bahwa PUG-KI menggarisbawahi pentingnya korporasi mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam merancang dan menjalankan model bisnisnya.
Tujuan akhir yang diharapkan dengan penerapan PUG-KI adalah agar tercapai penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dalam rangka mendorong korporasi menerapkan PUG-KI, KNKG memandang perlu untuk menyelenggarakan sosialisasi PUG-KI secara berkesinambungan kepada korporasi.
Setelah vakum selama beberapa tahun, Annual Report Award (ARA) akan kembali diselenggarakan pada tahun 2023, untuk penilaian laporan tahunan tahun buku 2022.
Diselenggarakannya kembali ARA 2022 bertujuan untuk mendorong transparansi pengungkapan dalam laporan tahunan.
Penekanan penguatan dalam aspek penilaian di bidang governansi korporat serta keberlanjutan.
Sejalan dengan PUG-KI, tema Annual Report Award (ARA) 2022 adalah “Integrated Mindset toward Sustainability for Long-Term Value Creation.
Beberapa peningkatan terkait proses pelaksanaan dan kriteria penilaian menjadi fokus dalam penyelenggaraan ARA tahun ini, yang diharapkan menjadi New ARA, dengan semangat dan ruh yang baru.
PUG-KI menjadi titik tolak penyempurnaan kriteria penilaian ARA 2022, mengingat PUG-KI telah mengakomodir perkembangan terkini terkait governansi korporat dan keberlanjutan.
Kriteria penilaian ARA secara prinsip mengacu pada SE OJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, termasuk pedoman teknis Laporan Berkelanjutan.
Selain itu kriteria penilaian ARA mengacu ke sejumlah praktik governansi korporat di ASEAN Corporate Governance Scorecard.
Dengan adanya perubahan signifikan dalam kriteria penilaian ARA 2022, maka pada hari ini diselenggarakan sosialisasi penyelenggaraan ARA 2022.
Tujuan pertama dari acara Sosialisasi pada hari ini adalah untuk memaparkan esensi PUG-KI, termasuk prinsip, rekomendasi dan panduan dari PUG-KI serta cara mengimplementasikan PUG-KI untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan.
Tujuan kedua adalah menyampaikan proses penyelenggaraan dan kriteria penilaian Annual Report Award 2022.
Armand Wahyudi Hartono mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terus berusaha melakukan perbaikan dalam pedoman umum Annual Report atau laporan keuangan.
Armand Wahyudi Hartono adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Bank BCA (BBCA)
“Ajang ARA 2023 ini diharapkan bisa terus memberikan dampak positif terhadap penerapan GCG di semua emiten yang ada di Indonesia, bahkan bukan hanya emiten tapi semua perusahaan yang ada,” ujar Armand.
Armand dalam sambutannya mewakili AEI menyampaikan dalam acara Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dan ARA 2023, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Prof Sidharta Utama sebagai Tim Penyusun Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-Ki).
Bahwa perusahaan yang melaksanakan GCG akan meningkatkan kinerja perusahaan di jangka panjangnya atau resilience.
Ada perusahaan yang menerapkan GCG secara kosmetik bukan substansi sehingga kinerja GCG tidak tercermin dari kinerjanya.
Mendorong GCG memang secara substantif untuk memastikan daya tahan perusahaan kedepan dan memiliki peran berkelanjutan.
Target PUG-Ki adalah perusahaan yang memiliki dana dari masyarakat, kenapa demikian, karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana dananya dikelola.
Maka perusahaan ini sebenarnya sangat rentan jika dana masyarakat tidak dikelola dengan benar.
Poin berikutnya dari penerapan PUG-Ki ini agar emiten yang ada di pasar modal Indonesia lebih baik lagi.
Untuk BUMN harusnya lebih baik dari korporasi lain mengingat selain dikuasai oleh negara tapi BUMN sendiri adalah milik masyarakat indonesia.
Bagaimana PUG-Ki diterapkan itu tergantung bagaimana kebutuhan dan bisa dilakukan dan disampaikan di dalam laporan tahunan.
PUG-Ki ini memiliki 4 pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan perilaku beretika.
Dia mencontohkan adanya emiten yang secara tampilan sudah sangat menerapkan keberlanjutan namun saat ditelaah lebih jauh di terjun kelapangan ini terlihat nihil.
Nah, Hal ini tidak mencerminkan integrated main site.
Keberlanjutan ini harus tercermin dari kinerjanya sepanjang tahun bukan hanya perbaikan kemasan di periode tertentu.
Sedangkan perwakilan emiten PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Director of Legal, Compliance and Corporate Secretary Fransiska Oei, menyebut ada keuntungan yang cukup besar dan dirasakan langsung dengan penerapan tata kelola yang baik.
“Dia menyebut bahwa perbankan enggan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang tidak menerapkan GCG, jika terpaksa memberikan pinjaman maka akan diberikan bunga yang lebih tinggi.”
“Jika memiliki GCG ini maka kami pasti memiliki strategi bisnis yang lebih matang kedepannya” ujar Fransiska.
Sustainability sangat penting bagi CIMB Niaga, perseroan akan mengusahakan net zero di 2030, biarpun mempengaruhi bisnisnya perseroan tetap akan komitmen tidak lagi bisa memberikan lesson untuk pembukaan lahan baru coal.
Lalu tidak boleh ada penanaman apapun di atas tanah lahan gambut dan untuk perusahaan argo harus memiliki sertifikat ISPO dan ISO.
Prof Lindawati Gani selaku koordinator penyelenggara ARA 2023 menyebut, Annual report Award 2022 yang diselenggarakan pada 2023 diselenggarakan berkat kerjasama dengan beberapa instansi.
Seperti beberapa kementerian, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia dan Asosiasi Akuntan Publik. Dalam penilaian nanti nya akan fokus pada bobot governance dan sustainability. Juga melihat bagaimana integrasi dalam penerapan bisnis.***
