MEDIA EMITEN – Bupati Bogor Ade Yasin, ingin kolaborasi dengan Tim Pemberantasan Korupsi Wilayah II Jawa Barat untuk dapat menciptakan sistem pemerintahan Kabupaten Bogor yang transparan, kondusif dan dapat menciptakan budaya anti korupsi.
Hal itu di ungkapkan Bupati Bogor didampingi oleh Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Siswanto, pada Rapat Koordinasi dan Monev Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Selasa, 25 Mei 2021.
Baca Juga: Bupati Bogor Sampaikan Duka Cita kepada Keluarga Korban KRI Nanggala 402
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ade mengatakan untuk mendukung kolaborasi pencegahan korupsi tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kabupaten Bogor.
“Kami juga ingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Bogor tentang bahaya gratifikasi dan korupsi, salah satunya melalui surat edaran anti korupsi,” tuturnya dikutip mediaemiten.com dari laman bogorkab.go.id.
Ade menambahkan, beberapa upaya dilakukan Pemkab Bogor dalam pencegahan korupsi dilakukan melalui pembenahan keuangan APBD.
“Pembenahan pengelolaan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pendanaan barang dan jasa, dan pengelolaan aset, sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan,” ucap Bupati Bogori.
Baca Juga:
Solusi Cerdas Berorientasi Global dari Tianjin: Membawa Teknologi Mutakhir ke Kehidupan Sehari-hari
Ketua Tim Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah II Jabar, Dwi Aprilia Linda Astuti mengatakan kegiatan program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kabupaten Bogor dilakukan untuk mengecek langsung upaya-upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Bogor, dan menindaklanjuti dari kegiatan penandatangan komitmen bersama antara Bupati Bogor dengan KPK Wilayah II Jabar.
“Monito dan evaluasi ini kami lakukan untuk memastikan sejauhmana upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemkab Bogor, karena pemberantasan korupsi ini tidak hanya tugas KPK, akan tetapi menjadi tanggung jawab setiap daerah untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan korupsi secara terintegrasi,” ujar Dwi.
Simak Pula: BKN: Mulai Juli, ASN dan PTT Non-ASN Wajb Lakukah Pemutakhiran Data Pribadi
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Siswanto mengatakan sinergitas antara Pemkab Bogor, DPRD Kabupaten Bogor dan Tim KPK Wilayah II Jabar menjadi langkah kongkrit guna memberantas korupsi dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Baca Juga:
“Kami memandang penting kerjasama antara KPK dan Pemkab Bogor, kami dalam hal ini DPRD Kabupaten Bogor sangat mendukung penuh langkah-langkah Pemkab Bogor untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat,” ucap Rudi. (Tim)
