BPK: Pembangunan KEK Teluk Tomini Jangan Hanya Menguntungkan Investor Saja

MEDIA EMITEN – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna mengharapkan agar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Tomini di Sulawesi dapat menguntungkan tidak hannya investor tapi juga masyarakat setempat.

“Pembangunan KEK Teluk Tomini diharapkan tidak menimbulkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat,” kata Agung dalam kegiatan Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara, di Gorontalo, Sabtu, 12 Juni 2021 dikutip mediaemiten.com dari laman bpk.go.id.

Baga Juga: Profil Doni Monardo, dari BNPB Diangkat Menteri BUMN Jadi Komisaris Utama Inalum

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya,  sesuai dengan semangat SDG’s (arah pembangunan berkelanjutan) tentang no one left behind, maka diharapkan hasil dari pembangunan KEK Teluk Tomini harus dinikmati semua lapisan masyarakat yang tinggal di Kawasan Teluk Tomini dan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Agung menambahkan, pengelolaan KEK Teluk Tomini harus akuntabel dari sisi lingkungan hidup, sumber daya manusia, dan tentu saja memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

“Prinsip utama good governance yang harus diterapkan dalam pembangunan KEK Teluk Tomini adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspek keamanan (safety and security), lingkungan hidup serta keberlanjutan antar generasi,” kata Agung dalam kegiatan “Revitalisasi Teluk Tomini Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Peningkatan Ekonomi dan Investasi Pedesaan”.

Sebab, ucapnya, hal terpenting dalam reformasi keuangan negara adalah meningkatnya kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan clean government.

Agung dalam keynote speech-nya menyebutkan, tidak semua KEK berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurutnya, pada pengembangan KEK di berbagai negara, terdapat beberapa kendala yang kerap membayangi.

Selain faktor infrastruktur, Agung Firman menjelaskan, kualitas perencanaan dan roadmap pembangunan yang tidak terintegrasi, serta masalah ego sektoral dari para pengelola KEK atau pemangku kepentingan menjadi penyebab program KEK kurang efektif.

Selain itu, koordinasi juga menjadi permasalahan yang harus diatasi, hal ini mengingat KEK Teluk Tomini adalah lintas provinsi.

Simak Juga: Pertamina Pastikan Masyarakat Tidak Terdampak Insiden Tangki di Kilang Cilacap

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kapasitas sumber daya manusia di pedesaan yang kurang memadai.

“Selain itu, faktor interkonektivitas antar daerah juga masih dipandang sebagai kekurangan,” ujar Ketua BPK, Agung Firman Sampurna pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (ENI)