Mediaemiten.com, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid mengapresiasi realisasi bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial dan mengharapkan agar penyalurannya dipercepat, guna mendorong konsumsi dan mengantisipasi dampak resesi yang dinilai sudah dekat. Menurutnya, penyaluran bansos itu tidak hanya dalam bentuk sembako, tapi diutamakan secara tunai
Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, hal itu diperlukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di kuartal III demi menghindarkan RI dari ancaman resesi dan dampak buruk yang bisa berkepanjangan. Ia mengingatkan konsumsi masyarakat pada kuartal II-2020 terkontraksi 5,51 persen termasuk untuk pengeluaran harian seperti makanan dan minuman.
“Oleh karena itu dibutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk tingkatkan daya beli. Dengan catatan Kemensos harus terus memperbaiki akurasi data penerima bansos, serta laksanakan juga hasil evaluasi distribusi bantuan, agar tak terulang lagi masalahnya pada perode berikutnya,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (5/9/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hidayat menilai realisasi anggaran perlindungan sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 65 persen hingga 3 September 2020 sudah cukup bagus, namun harus terus didorong. Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, Kemensos perlu untuk mengalihkan bantuan-bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai saja, karena bantuan sembako dinilai tidak akan terlalu efektif dalam mendorong daya beli sehingga tidak terjadi transaksi ekonomi di masyarakat.
“Sebagian penjual toko kelontong mengeluhkan tidak laku karena warga mempunyai stok sembako yang melimpah dari bantuan pemerintah yang didrop langsung dari para rekanan mereka dan diambil dari pusat grosir besar, yang terhubung dengan modal berputar di kota maupun impor dari luar Indonesia,” kata legislator dapil DKI Jakarta II tersebut. Untuk itu, ujar Hidayat, seharusnya bantuan diubah ke dalam bentuk tunai saja untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di masyarakat lokal secara langsung. (dpr)
