Mediaemiten.com, Banjarmasin – Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan, agar pelaksanaan proyek pembangunan di provinsinya Tahun 2018 tepat waktu.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Suwardi Sarlan SAg mengemukakan harapan itu sebelum rapat paripurna lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut di Banjarnasin, Kamis (11/10/2018).
Harapan tersebut sesudah komisinya meninjau pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kalsel di Tanjung (sekitar 236 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Tabalong, 8 – 10 Oktober lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suwardi yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel itu menerangkan, berdasarkan laporan pimpinan proyek (Pimpro) pelaksanaan pembangunan Kantor UPTD Samsat tersebut baru mencapai sekitar 35 persen.
“Walau baru sekitar 35 persen, tetapi dengan cara tersendirj dari pelaksana proyek, saya percaya pembangunan Kantor UPTD Samsat tersebut selesai tepat waktu atau sebelum akhir tahun anggaran 2018,” tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berharap pula, walau misalnya pembangunan Kantor UPTD Samsat tersebut belum selesai tepat waktu, tidak akan mengurangi pelayanan kesamsatan.
“Kita berharap ada solusi atau inovasi agar pelayanan kesamsatan, seperti pengurusan pajak kendaraan bermotor (PKB) terus meningkat supaya upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga terwujud,” demikjan Suwardi Sarlan.
Baca Juga:
WEPACK 2027 Kembali Digelar di Shanghai, Satukan Seluruh Rantai Industri Kemasan
DBS Group Raih Gelar Bank Teraman di Asia untuk ke-18 Tahun Berturut-turut
Sungrow Hadirkan Solusi Microgrid Terintegrasi untuk Sektor Komersial dan Industri di Asia Tenggara
Pada kesempatan terpisah Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah Kalsel H Amjnuddin Lathief menyatakan, pihaknya terus berupaya menjngkatkan pelayanan terhadap mereka yang mengurus PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
“Salah satu bentuk peningkatan pelayanan memperbanyak mobjl Samsat keliling (Samkel) yang bisa menjangkau hingga pedesaan, sekaligus sebagai upaya ‘jemput bola’ guna penjngkatan PAD Kalsel,” tuturnya saat berada di DPRD Kalsel. (suk)
