Mediaemiten.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berupaya membantu membukakan jalan bagi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) untuk segera dapat menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/8/2018), mengatakan DPD siap mendukung PT Inalum dalam proses negosiasi Freeport beserta dengan kepemilikan saham daerah.
“Dalam negosiasi itu kan ada kepemilikan saham daerah sebesar 10 persen, nah kami memfasilitasi PT Inalum dengan pemerintah daerah agar mendapatkan kejelasan serta kepastian perkembangannya,” kata Oesman.
Oesman sendiri menjelaskan diperlukan upaya untuk menciptakan suasana daerah agar tetap tenang serta mendapatkan hak keekonomiannya sesuai aturan, dan PT Inalum menyatakan siap berkoordinasi.
Baca Juga:
Diakui Internasional, Layanan Wealth Management BRI Raih Penghargaan Internasional dari Euromoney
Pefindo Catatkan Penerbitan Surat Utang Korporasi pada Januari – Maret 2025 Mencapai Rp46,7 Triliun
Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin mengatakan membutuhkan peran serta daerah untuk mensukseskan prses divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Ia mengharapkan kerja sama dalam berbagai bentuk dari semua pihak agar divestasi tersebut segera selesai dengan cepat.
Budi Gunadi Sadikin menjelaskan proses negosiasi Freeport membutuhkan kejelasan dalam setiap detail transaksi yang dilakukan.
“Head of Agreement atau perjanjian awal dengan Freeport tidak mengikat, namun itu diperlukan untuk memahami kejelasan detail bentuk transaksi,” kata Budi Gunadi.
Baca Juga:
Wacana Pendirian Pangkalan Militer Pihak Asing di Wilayah Indonesia Ditanggapi Politisi PDIP
Budi Gunadi menjelaskan transaksi divestasi dengan Freeport memang belum terjadi, namun head of agreement (HoA) di awal diperlukan untuk mengunci komitmen dalam membuat perjanjian.
“Saham 51 persen itu masih secara legal, namun secara ekonomi kita hanya menerima sebanyak 30 persen,” kata Budi.
Menurutnya, divestasi 51 persen Freeport yang dibicarakan hanya masih secara legal, sedangkan secara keekonomian, pemerintah Indonesia masih harus membeli saham yang dimiliki oleh Rio Tinto untuk bisa membeli seutuhnya 51 persen. (asn)
