MEDIA EMITEN – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia relatif murah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang disebabkan oleh besarnya subsidi energi pada tahun ini sebesar Rp 502,4 triliun.
“Kita lihat harga keekonomian Pertamax sebenarnya Rp15.150 per liter namun harga eceran saat ini masih Rp 12.500. Demikian pula dengan harga Pertalite yang keekonomiannya Rp13.150, harga eceran masih diberikan Rp7.650,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.
Menurut Airlangga, beberapa negara lain di ASEAN, harga Pertalite tercatat relatif tinggi seperti di Thailand yakni Rp19.500 per liter, Vietnam sebesar Rp16.645, dan Filipina sebesar Rp21.352.Oleh karenanya dalam kenaikan harga BBM, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah berhasil menjadi peredam kejut atau shock absorber melalui subsidi energi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu untuk menjaga stabilisasi harga, Airlangga mengungkapkan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus mendorong program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dengan masyarakat.
“Dengan begitu tantangan hiperinflasi bisa kita tangani di tahun ini dan tahun depan,” tegasnya.
Untuk mendorong ekonomi RI, kata dia, UMKM terus didorong, salah satunya dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan realisasi Rp 209,1 triliun atau baik 56,02% dari target yang diberikan kepada 4,4 juta debitur sejak Januari hingga Juli 2022.
Adapun untuk tahun ini, outstanding KUR ditargetkan mencapai Rp530 triliun yang akan diberikan kepada 36,56 juta debitur, dengan rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) yang relatif rendah, yakni satu persen.
Ia menegaskan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter terus digencarkan saat ini, beserta reformasi struktural yang salah satunya melalui implementasi Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI) INA, terutama untuk pembiayaan infrastruktur.
Sejak 2016 hingga 2022, pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (PSN) melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) telah mencapai Rp558 triliun untuk 135 proyek.
