MEDIA EMITEN –Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp169,5 triliun atau 0,91% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Oktober 2022.

Meski pendapatan negara melonjak 44,5%, tetapi APBN mengalami defisit karena tingginya pertumbuhan belanja non kementerian/lembaga yang disebabkan realisasi belanja kompensasi dan subsidi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: APBN KITA November 2022 di Jakarta, Kamis 24 November 2022 menjelaskan, defisit terjadi akibat realisasi belanja negara yang sedikit lebih besar, yakni Rp 2.351,1 triliun dibanding pendapatan negara yang mencapai Rp 2.181,6 triliun.

“Namun realisasi defisit ini masih jauh dari target Rp 840,2 triliun atau 4,5% dari PDB pada akhir tahun ini,” kata dia.

Menurut Menkeu, realisasi belanja negara tumbuh 14,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Realisasi tersebut meliputi belanja pemerintah pusat Rp 1.671,9 triliun yang tumbuh 18% (yoy) dan transfer ke daerah Rp 679,2 triliun atau meningkat 5,7% (yoy).

Belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 754,1 triliun atau terkontraksi 9,5% (yoy), serta belanja non kementerian/lembaga Rp917,7 triliun atau tumbuh 57,4% (yoy).

Tingginya pertumbuhan belanja non kementerian/lembaga disebabkan realisasi belanja kompensasi dan subsidi yang masing-masing mencapai Rp 268,1 triliun dan Rp 184,5 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara tumbuh 44,5% (yoy) terdiriatas penerimaan perpajakan Rp1.704,5 triliun atau tumbuh 47% (yoy) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 476,5 triliun atau naik 36,4%(yoy).

Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak Rp 1.448,2 triliun atau tumbuh 51,8% (yoy) serta kepabeanan dan cukai Rp 256,3 triliun atau tumbuh 36,4% (yoy).

Dengan realisasi defisit kas negara, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 439,9 triliun atau turun 27,7%n (yoy). Sementara keseimbangan primer tercatat surplus Rp146,4 triliun.

“Turunnya pembiayaan anggaran ini menggambarkan adanya pembalikan ke arah APBN yang lebih baik,” kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) senilai Rp 270,4 triliun sebagai strategi dalam mewaspadai tahun 2023 yang kemungkinan akan mengalami volatilitas cukup tinggi.