Connect with us

NASIONAL

KKN Masih Marak, Menteri Tjahjo Keluarkan Surat Edaran Peningkatan Integritas ASN

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. /Dok. Media Emiten.

MEDIA EMITEN – Masih maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan aparatur negeri sipil (ASN) membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran No. 21/2021 tentang Peningkatan ASN.

Menteri Tjahjo menjelaskan, terjadinya KKN yang melibatkan ASN menjadi keprihatinan bersama, di tengah fokus pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi serta program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menangani pandemi Covid-19.

“Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat oknum ASN yang belum mengubah pola pikir dan budaya kerja yang selama ini terus digaungkan,” kata Tjahjo dikutip Media Emiten dari berkas SE No. 21/2021 dari laman resmi Kementerian PAN RB.

Baca Juga: Bamsoet Jawab Tudingan Amandemen UUD NRI 1945 untuk Perpanjangan Periodisasi Presiden

Menurut Tjahjo, Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama supaya ke
depan kasus KKN yang melibatkan ASN tidak terjadi kembali.

Terkait hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi core values yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu: BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif pada setiap
kegiatan kedinasan dengan integritas sebagai dasar implementasinya;

Baca Juga: Polri Masih Lakukan Koordinasi terkait Peretasan BIN dan 10 Kementerian oleh Hacker China

2. Menaati seluruh ketentuan perundang-undangan, terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi seperti tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

3. Mendorong pelaksanaan sistem merit untuk menjamin terwujudnya pengelolaan ASN yang akuntabel, transparan dan kompetitif dalam setiap tahapan penerimaan, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan serta pengembangan karier ASN sehingga tidak memunculkan praktik-praktik KKN dalam pengelolaan ASN;

4. Memastikan kembali bahwa para ASN memahami area rawan korupsi dengan mengoptimalkan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk selalu mengawasi sekaligus mengingatkan setiap unit kerja dan ASN tentang area rawan korupsi, khususnya: perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, jual beli jabatan,
mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan area lainnya yang dapat memunculkan praktik KKN;

Baca Juga: Pertamina Targetkan 5.000 SPBU Pasang PLTS Atap, Bisa Hemat Hingga Rp 4 Miliar Setahun

5. Bagi instansi pemerintah yang belum memiliki Whistle Blowing System untuk segera membangun Whistle Blowing System sebagai sarana pengaduan ASN yang mengetahui terjadi praktik KKN di instansinya dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan identitas pelapor.

Bagi instansi pemerintah yang telah memiliki Whistle Blowing System agar mengintegrasikan dengan WBS Tipikor KPK serta meningkatkan efektivitas sistem tersebut sehingga ASN memiliki keberanian untuk melapor apabila mengetahui terdapat praktik KKN di internal instansinya;

6. Mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanakan program pemerintah melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dengan menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! pada laman/website dan media sosial milik instansi pemerintah;

Baca Juga: Mau Kuliah di New Zealand? Daftar di New Zealand Virtual Education Fair 20217

7. Memastikan para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama serta pimpinan unit/satuan kerja untuk selalu memberikan teladan sehingga dapat menjadi role model bagi ASN;

8. Agar senantiasa saling mengingatkan area rawan korupsi kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan masing-masing, seperti pada kesempatan apel, rapat maupun pertemuan resmi lainnya. (BAN)


NASIONAL

Menteri ATR/Kepala BPN: Jangan Mudah Percayakan Pengurusan Sertfikat Tanah Kepada Orang Lain

Published

on

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. /Dok. setkab.go.id

MEDIA EMITEN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil meminta masyarakat jangan mudah memberikan kepercayaan pengurusan sertifikat tanah kepada orang lain.

Hal ini untuk menghindari terjadinya kasus balik nama yang melibatkan mafia tanah seperti yang dialami artis Nirina Zubir baru-baru ini.

Sofyan Djalil menegaskan Kementerian ATR/BPN selaku instansi pemerintah yang menangani administrasi pertanahan dan tata ruang, bertindak sangat serius memerangi mafia tanah.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Menteri ATR/Kepala BPN: Jangan Mudah Percayakan Pengurusan Sertfikat Tanah Kepada Orang Lain


Continue Reading

NASIONAL

Pemerintah Arab Saudi Kasih Sinyal Buka Kembali Umrah dan Haji untuk Jemaah Indonesia

Published

on

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. /Instagram.com/@airlanggahartarto_official

MEDIA EMITEN – Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah Arab Saudi telah memberikan sinyal untuk membuka kembali Umroh dan haji
untuk jemaah Indonesia.

Menurut Airlangga Hartarto, hal itu telah disampaikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia melalui Nota Diplomatik yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2021 yang lalu.

” Namun hal ini masih perlu dibicarakan lebih lanjut antar kedua negara,” kata Airlangga Hartarto seperti dikutip Hallo.id dari laman resmi Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Pemerintah Arab Saudi Kasih Sinyal Buka Kembali Umrah dan Haji untuk Jemaah Indonesia


Continue Reading

NASIONAL

Greenpeace Tanggapi 9 Poin Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow

Published

on

Presiden Joko Widodo. /Instagram.com/@jokowi

MEDIA EMITEN – Greenpeace Indonesia menyayangkan isi pidato Presiden Joko Widodo dalam perhelatan COP 26 di Glasgow, Senin, 1 November 2021 waktu setempat.

Greenpeace Indonesia menyebut pidato Jokowi tidak memperlihatkan komitmen serius dan ambisius yang merupakan inisiatif pemerintah sendiri.

Indonesia seharusnya bisa menjadi contoh bagi banyak negara berkembang untuk memutus ketergantungan terhadap energi kotor, mewujudkan nol deforestasi, serta tidak bergantung pada dukungan internasional.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikelĀ Greenpeace Tanggapi 9 Poin Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow


Continue Reading

Trending