Connect with us

NASIONAL

PPKM Darurat, UPT Kemensos Tancap gas Penuhi Kebutuhan Makanan dan Nutrisi Masyarakat

Published

on

Dapur umum UPT Kementerian Sosial./ Dok. kemensos.go.id.

MEDIA EMITEN – Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari tanggal 3 – 21 Juni 2021, unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Sosial (Kemensos) langsung tancap gas memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nutrisi masyarakat.

 Hal ini sejalan dengan instruksi Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mengaktivasi dapur umum, seperti dikutip mediaemiten.com, Sabtu, 10 Juli 2021.

Baca Juga: Langgar PPKM, 2 Pabrik Kena Sanksi Denda dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor

 Pengelolaan dapur umum dibuka, dan bersinergi dengan instansi terkait lainnya di wilayah tugas masing-masing UPT.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan, makanan siap saji disalurkan untuk mencukupi kebutuhan permakanan bagi tenaga kesehatan, petugas penjaga penyekatan PPKM baik TNI, Polri, dan Satpol PP di sekitar DKI Jakarta dan wilayah penyangga Jakarta, serta di wilayah tugas masing-masing UPT.

Di Jakarta, dapur umum Kemensos dipusatkan di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta.

Kemarin, Menteri Risma mengecek kesiapan operasional dapur umum dalam membantu kebutuhan makanan siap saji bagi tenaga kesehatan.

Mensos blusukan dengan menanyakan kesiapan bahan masakan seperti sayuran dan daging.

Mantan Wali Kota Surabaya itu juga tampak ikut menggolah bahan masakan ke dalam wajan besar.

Bila kemarin dapur umum TMPNU Kalibata rata-rata memproduksi 10 ribu kotak makanan siap saji dan 10 ribu butir telur rebus setiap hari, hari ini produksi sudah ditingkatkan.

Data dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), dapur umum TMPNU Kalibata telah mencapai 15 ribu kotak makanan siap saji per hari.

Simak Pula: Kabar Baik Buat yang Mau Isoman, Ini Ada 11 Platform Telemedicine Gratis Siap Bantu

Kemensos telah mendirikan 4 dapur umum, yakni di Kantor Kemensos Salemba, TMPNU Kalibata, Kota Surabaya Kota Bandung dan Kota Surakarta.

Atas instruksi Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin melalui Direktur PSKBA Syafii Nasution mendirikan dapur umum di tiga kota yakni Bogor, Yogyakarta, dan Denpasar. 

Lokasi dapur umum Kemensos di Surakarta berlokasi di Balai Prof. DR. Soeharso, di Yogyakarta di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III, dan di Kabupaten Bogor berlokasi di Balai Ciung Wanara.

Di Bandung berlokasi di Balai Wyata Guna, dan di Denpasar berlokasi di Balai Mahatmiya. Adapun di Surabaya, dapur umum Kemensos berlokasi di area halaman Convention Hall Surabaya, Jalan Arif Rahman Hakim dengan wilayah penyaluran Surabaya, Bangkalan, Gresik, dan Sidoarjo.

Dengan demikian, sudah tujuh dapur umum Kemensos beroperasi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam PPKM Darurat.

Dapur umum Kemensos di Kota Surakarta (Solo) didukung oleh 12 personel dan mampu memproduksi dan mendistribusikan telur rebus sebanyak 1.880 paket (3.760 butir).

Operasionalisasi dapur umum dilengkapi dengan 1 unit tenda merah putih, 1 unit truk dapur umum, 1 unit mobil Rescue Tactical Unit (RTU), dan 1 unit kendaraan operasional Balai Besar Prof. Dr. Soeharso.

Telur didistribusikan ke lima kecamatan di Solo yakni Kec. Serengan 360 paket (720 butir), Kec. Laweyan 99 paket (198 butir), Kec. Pasar Kliwon 280 paket (560 butir), Kec. Banjarsari 530 paket (1.060 butir), Kec. Jebres 291 paket (582 butir).

Telur juga disalurkan kepada petugas kebersihan 40 paket (80 butir) dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30 paket (60 butir). Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Klaten, Kemensos juga membantu penyaluran sebanyak 4.097 telur rebus untuk tenaga kesehatan, relawan  dan warga yang isoman terpusat.

Di Provinsi DI Yogyakarta, Kepala BBPPKS Yogyakarta Murhardjani menyatakan, Posko Dapur Umum dibangun di BBPPKS Kampus Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dengan dukungan 1 unit truk Dapur Umum Lapangan. 

“Mulai hari ini, diproduksi telur rebus sebanyak 1.000 butir. Posko dapur umum dioperasikan oleh personel gabungan dari Dinas Sosial DI Yogyakarta, BBPPKS Yogyakarta, BBPPKS Yogyakarta dan Tagana DI Yogyakarta,” kata Murhardjani.

Selain memberikan dukungan nutrisi berupa telur, BBPPKS Yogyakarta juga memfungsikan Kampus Jalan Veteran Umbulharjo bagi shelter isolasi covid dengan gejala ringan dan OTG.

“Shelter ini secara penuh dibawah kendali operasional dari Dinas Sosial DI Yogyakarta,” katanya.

Dari Kabupaten Bogor, Kepala Balai Ciung Wanara Siti Sari Rumayanti menyatakan, telah mendirikan dan mengoperasionalkan dapur umum dengan kapasitas produksi 1000 butir telur matang per hari atau untuk 500 orang.

“Penyaluran telur untuk penambahan nutrisi bagi tenaga kesehatan di wilayah Bogor. Kami kirimkan untuk 200 orang tenaga kesehatan (400 butir) di RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang sebanyak 300 butir (150 paket), dan RSUD Cileungsi 300 butir (150 paket),” kata Siti Sari.

Baca Juga: Indonesia-Singapura Terus Tingkatkan Kualitas SDM Industri 4.0

Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali.

Sesuai dengan penugasan pemerintah pusat, Kemensos menangani bidang perlindungan sosial. Penyaluran makanan siap saji dan juga telur matang sebagai tambahan nutrisi merupakan bagian dari dukungan Kemensos dalam melaksanakan kebijakan perlindungan sosial.

Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama PPKM Darurat. Yakni dengan menyalurkan tiga jenis bansos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Kemensos bekerja sama dengan Bulog juga menyalurkan beras 10 kg untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan KPM BST, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak pandemi. (Tat)

 


NASIONAL

SDN 1 Sawahan Gelar vaksinasi Dosis Kedua bagi 258 Muridnya,
Disaksikan Puan Maharani

Published

on

Ketua DPR RI Puan Maharani. /Dok. Tim Puan Maharani

MEDIA EMITEN – Sejak pagi Raul, siswa kelas V SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sudah tiba di sekolah.

Tidak ada yang berbeda dengan hari biasanya, namun hari ini, 19 Januari 2022 yang mengikuti proses belajar mengajar hanya siswa kelas IV sampai kelas VI, salah satunya Raul.

Sementara siswa kelas I sampai III hanya datang ke sekolah pada pagi hari kemudian diizinkan pulang.

Hari ini SDN 1 Sawahan menggelar vaksinasi dosis kedua bagi 258 muridnya.

Kepala Sekolah SDN 1 Sawahan Slamet Marjuki mengatakan vaksinasi dosis pertama maupun kedua menggunakan Sinovac bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Ngemplak.

“Dosis pertama kami berikan 18 Desember 2021 lalu,” tambahnya.

Kabupaten Boyolali sudah hampir rampung memberikan vaksin dosis pertama kepada seluruh warganya.

Hingga saat ini lebih dari 92% warga Boyolali telah divaksin dosis satu, sementara dosis kedua hampir mencapai angka 75%.

Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, anak-anak di bawah usia 12 tahun memang baru mendapat giliran vaksin akhir tahun 2021.

Ekspresi khawatir tampak jelas di wajah anak-anak ini, mulai dari siswa kelas I sampai kelas VI.

Walau sudah pernah divaksin bulan lalu, mereka mengaku tetap merasa sedikit takut.

Lovely, siswi kelas V mendapat giliran vaksin sekitar pukul 11 siang, ia menjalani kegiatan belajar mengajar di kelasnya hingga pagi dan diizinkan pulang setelah divaksin.

“Senang karena sekarang sudah lengkap vaksinnya”, kata Lovely.

Raut kekhawatiran yang sebelumnya terlihat di wajah anak-anak ini berubah menjadi ekspresi lega dan bahagia.

Sembari mereka membawa pulang tas ransel baru hadiah dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini mengunjungi pelaksanaan vaksin di sekolah tersebut.

“Hebat ya, berani. Yang pertama kemarin juga nggak sakit kan? Sudah sarapan belum?” tanya Puan saat berkeliling ruang skrining dan vaksinasi sambil memberi semangat pada anak-anak yang menerima dosis vaksin.

Kunjungan Ketua DPR ini dilaksanakan sebagai bagian dari kunjungan kerja ke wilayah Surakarta dan sekitarnya pada 19-20 Januari 2022.***


Continue Reading

NASIONAL

Puan Maharani Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Boyolali

Published

on

Ketua DPR RI Puan Maharani. /Instagram.com/@puanmaharaniri

MEDIA EMITEN – Disiplin menjalankan prosedur Kesehatan dan menyegerakan vaksinasi tentu amat dibutuhkan.

Terlebih di tengah berjangkitnya varian baru virus Covid-19 Omicron dan dimulainya Kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai sekolah.

Itu sebabnya, program vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun perlu dipercepat dan dipantau terus pelaksanaannya.

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Rabu, 19 Januari 2022, Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

Puan Maharani melihat kegiatan vaksinasi kedua yang tengah dilakukan untuk siswa.

Puan didampingi antara lain oleh Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo yang ikut menyambut kedatangan Puan di bandara saat berkunjung ke sekolah tersebut.

“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya.

Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin.

Puan Maharani berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa.

“Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.

“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut.

Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi.

Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan.

Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin.

Puan Maharani juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut.

“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan.”

“Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru.

Sumarno, Camat Ngemplak mengatakan, tingkat vaksinasi anak di kecamatan yang dimpinnya telah mencapai 106 persen, melampaui target yang mereka buat.

“Tidak ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya vaksin. Justru mereka bersemangat sekali dengan program vakisnasi bagi anak-anak mereka yang dilakukan di sekolah,” kata Sumarno.

Sejak gelombang pertama program vaksinasi untuk lansia dan orang dewasa dilakukan, animo masyarakat Ngemplak sangat baik.

“Kami juga melakukan Grebeg Vaksin, yakni program vaksin di desa-desa untuk memudahkan warga mendapat vaksin.”

“Bahkan bagi lansia, kami mengadakan vaksinasi door to door supaya mereka bisa mendapat vaksinasi tanpa harus keluar rumah,” pungkas Puji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Ngemplak.***


Continue Reading

NASIONAL

RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Maharani Minta Presiden Segera Kirim Surpres

Published

on

Ketua DPR RI Puan Maharani. /Instagram.com/@puanmaharaniri

MEDIA EMITEN – RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini sehingga pembahasan RUU TPKS antara DPR dan Pemerintah dapat cepat dilaksanakan.

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.

RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya.

“Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna.

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual.

Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini” ucap Puan.

“Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya.

Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang.

Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah).”

‘Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan.

Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS.

Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna.

“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut.

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS.

“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya.”

“Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari Negara,” tutup Puan.***


Continue Reading

Trending