Connect with us

EKONOMI

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Luar Jawa-Bali, Pengetatan di 43 Kabupaten/Kota

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan KPCPEN, Airlangga Hartarto

MEDIA EMITEN – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) mulai tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021 yang akan berlaku di semua provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dikutip mediaemiten.com, Selasa, 6 Juli 2021.

Baca Juga: Viral TKA China Masuk Makassar, Politisi Partai Demokrat Desak Tutup Perjalanan Internasional Selama PPKM

“Diputuskan untuk perpanjangan PPKM Mikro Tahap XII mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021, yang berlaku di semua provinsi di luar Jawa-Bali, dengan dilakukan pengetatan pada 43 kabupaten/kota yang memiliki level asesmen 4 yang berada di 20 provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Rincian 43 kabupaten/kota yang diberlakukan pengetatan tersebut adalah di Sumatra (18 kabupaten/kota), yaitu Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Medan dan Kota Sibolga (Sumatra Utara) ), Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok (Sumatra Barat), Kota Pekanbaru (Riau), Bintan, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Natuna (Kepulauan Riau), Kota Jambi (Jambi), Kota Bengkulu (Bengkulu), Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang (Sumatra Selatan), serta Kota Bandar Lampung dan Kota Metro (Lampung).

Kemudian di Kalimantan (9 kabupaten/kota) yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang (Kalimantan Barat), Kota Palangkaraya, Lamandau, dan Sukamara (Kalimantan Tengah), Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang (Kalimantan Timur), serta Bulungan (Kalimantan Utara).

Kemudian di Sulawesi (4 kabupaten/kota) yaitu Kota Palu (Sulawesi Tengah),  Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), serta Kota Manado dan Kota Tomohon (Sulawesi Utara).

Selanjutnya Kepulauan Aru dan Kota Ambon (Maluku), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), Lembata dan Nagekeo (Nusa Tenggara Timur), Boven Digoel dan Kota Jayapura (Papua), serta Fak Fak, Kota Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama (Papua Barat).

Simak Pula: Kabupaten Bogor PPKM Darurat, Perhatikan Titik Penyekatan di 3 Ring dan 9 Daerah Perbatasan

Ketentuan Pembatasan Kegiatan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perkantoran/ Tempat Kerja
Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik di perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) serta perkantoran BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan:
a. Kabupaten/kota level 4: menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 75% dan bekerja di kantor atau work from office (WFO) 25%,
b. Kabupaten/kota level lainnya: menerapkan WFH 50% dan WFO 50%,
c. Pelaksanaan WFH dan WFO dilakukan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian, pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain, pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari kementerian/lembaga (K/L) atau masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

2. Kegiatan Belajar Mengajar
Kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, serta tempat pendidikan/pelatihan diberlakukan ketentuan:
a. Kabupaten/kota level 4: dilakukan secara daring, dan
b. Kabupaten/kota level lainnya sesuai pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

3. Kegiatan Sektor Esensial
Kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, pengaturan kapasitas, dan protokol kesehatan lebih ketat.

Sektor ini antara lain kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. 

Juga lokasi sektor esensial, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan proyek vital nasional. Kemudian tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, supermarket), baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal.

4. Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum
Kegiatan makan/minum di tempat umum termasuk di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal, diberlakukan ketentuan:
a. Makan/minum di tempat, paling banyak 25% kapasitas,
b. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00,
c. Layanan pesan-antar atau delivery/dibawa pulang atau takeaway diizinkan dengan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00,
d. Restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam, dan
e. Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

5. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mal
Pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan dapat beroperasi dengan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat serta pembatasan pengunjung paling banyak 25% kapasitas dengan protokol kesehatan lebih ketat.

6. Kegiatan Konstruksi
Tempat konstruksi dan lokasi proyek dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

7. Kegiatan Ibadah
Kegiatan di tempat ibadah termasuk masjid, musala, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya, diberlakukan ketentuan:
a. Kabupaten/kota level 4: ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman, dan
b. Kabupaten/kota level lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

8. Kegiatan di Area Publik
Kegiatan di area publik  termasuk fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, serta area publik lainnya, diberlakukan ketentuan:
a. Kabupaten/kota level 4: ditutup sementara sampai dinyatakan aman, dan
b. Kabupaten/kota level lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari Pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

9. Kegiatan Seni, Budaya, dan Sosial Kemasyarakatan
Kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan di lokasi kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, berlaku ketentuan:
a. Kabupaten/kota level 4: ditutup sementara sampai dinyatakan aman,
b. Kabupaten/kota level lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari Pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat, dan
c. Kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat.

10. Rapat, Seminar, dan Pertemuan Luring
Kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring  di lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, berlaku ketentuan:
a. Kabupaten/kota level 4: ditutup sementara sampai dinyatakan aman, dan
b. Kabupaten/kota Level lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari Pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

11. Transportasi Umum
Kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (online dan pangkalan), serta kendaraan sewa/rental dapat beroperasi, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Dalam pengaturan di PPKM Mikro Tahap XII (tanggal 6 – 20 Juli 2021) juga telah diatur tentang pengaturan ibadah pada Hari Raya Idul Adha, yang secara khusus mendasarkan pada pengaturan di Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Idul Adha, Pelaksanaan Kurban 1442H di Luar Wilayah PPKM Darurat.

Pengaturannya antara lain meliputi ketentuan malam takbiran dan takbir keliling dilarang, Salat Idul Adha ditiadakan bagi daerah risiko tinggi, serta pelaksanaan kurban yaitu dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan, dan pendistribusian dagingnya langsung diantar ke masyarakat bersangkutan.

Airlangga yang juga Ketua KPCPEN meyakinkan, meskipun diterapkan PPKM Darurat (di Jawa-Bali) dan PPKM Mikro diperketat (di Luar Jawa-Bali), kegiatan di sektor esensial tetap beroperasi, sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali.

“Juga terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan  bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli,” ujar Airlanga. (Tat)

Baca Pula: Harga Minyak Mentah Naik Jadi US$ 70.23 per Barel, karena Program Vaksinasi?


EKONOMI

Anggota DPR, Misbakhun Sebut UU Bank Indonesi Perlu Direvisi Respon Digitalisasi Mata Uang

Published

on

MEDIA EMITEN – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun menilai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) perlu dilakukan revisi untuk merespon perkembangan digitalisasi mata uang di Indonesia.

Ia menilai aturan mengenai digitalisasi keuangan ini tidak cukup hanya melalui Peraturan BI, tapi harus pada level yang lebih tinggi.

“Yang saya agak khawatirkan begini, inisiasi digitalisasi yang dilakukan BI luar biasa dan regulasinya sangat solid hingga di level industrinya. Tapi, saya inginkan regulasi (digitalisasi, red) ini masuk pada tingkat level yang lebih tinggi, bukan hanya sekadar Peraturan BI,” kata Misbakhun dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur BI terkait evaluasi semester I kinerja BI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 September 2021, dikutip Media Emiiten dari laman resmi DPR.

Baca Juga: Program Pinky Movement Pertamina Sasar 165 Outlet LPG dan 116 Usaha Kecil Selama 2021

Melalui revisi UU BI tersebut, menurut Misbakhun, pemerintah akan memberikan kepastian hukum yang kuat kepada industri digitalisasi keuangan, seperti payment gateway, e-money, dan sebagainya.

Hal itu lantaran pemerintah fokus untuk mengembangkan digitalisasi keuangan di dalam sistem bank sentral Indonesia.

“Saya kira, sudah sepantasnya kita masukkan ini ke dalam bagian dari pasal dan ayat dalam UU B,” tutur Misbakhun.

Baca Juga: Sungai Mantembu, Kali Dingin, Kali Wanggar dan Kali Yaro Meluap Akibatkan Banjir di Papua

Tentunya ada bagian-bagian atau aturan turunan lain dari UU BI yang akan menyesuaikan, misalnya regulatornya atau industrinya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, revisi UU BI sekaligus akan menata ulang beberapa fungsi Bank Indonesia yang sudah hilang, seperti fungsi pengawasan perbankan individual (mikroprudensial) yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2013.

“Serta, melalui revisi UU ini diharapkan BI dapat lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui penataan regulasi yang kokoh untuk merespon perkembangan antusiasme digitalisasi keuangan di Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Bamsoet Jawab Tudingan Amandemen UUD NRI 1945 untuk Perpanjangan Periodisasi Presiden

“Tapi, saya ingin penguatan ini pada sebuah level yang lebih kuat sehingga memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan menjadi signal bagi perekonomian makro kita,” ujar mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ini. (wan) 


Continue Reading

EKONOMI

Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 19 untuk Dapatkan Insentif Rp 3,550 Juta

Published

on

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 19./ Dok. Instagram.com/@kartuprakerja.

MEDIA EMITEN – Pemerintah kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan insentif senilai Rp 3,550 juta dari program Kartu Prakerja Gelombang ke-19.

Pemerintah sudah membuka pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 19, bagi mereka yang belum lulus untuk mendapatkan insentif di program Kartu Prakerja Gelombang ke-18, masih diperbolehkan untuk mendaftar.

Bagi masyarakat belum tahu dan belum pernah mencoba ikut program Kartu Prakerja, kunjungi situs resmi www.prakerja.go.id untuk membuat akun dan mengikuti seleksi Kartu Prakerja.

Baca Juga: Menteri Luhut dan Menteri Budi Gunadi Lepas Ekspor Alat Suntik PT Oneject Indonesia ke UNICEF dan Ukraina

Bagi Anda yang akunnya sudah terverifikasi, lanjutkan dengan proses berikut:ㅤㅤ
1. Buka www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer
2. Siapkan nomor Kartu Keluarga serta NIK kamu
3. Masukkan data diri dan ikuti petunjuk pada layar
4. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar secara online
5. Klik “Gabung” pada Gelombang yang sedang dibuka
6. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi Gelombang melalui SMS

Baca Juga: Pertamina Dorong Penyandang Disabilitas untuk Mandiri

Pembukaan Kartu Prakerja gelombang 19 akan berlangsung beberapa hari, jadi tidak perlu buru-buru.

Anda diminta untuk mengisi data diri dengan benar. Proses seleksi tidak berdasarkan siapa yang mendaftar pertama.
ㅤㅤ
Informasi lengkap seputar pendaftaran dapat dibaca di www.prakerja.go.id/tanya-jawab.

Baca Juga: Tommy Soeharto akan Dipanggil Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI


Continue Reading

EKONOMI

Pemerintah Akan Lelang Surat Utang Negara dengan Target Maksimal Rp 49,5 Triliun

Published

on

Gedung Kementerian Keuangan./ Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah dengan target maksimal Rp 49,5 triliun.

Dalam keterangan tertulis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang dikutip mediaemiten.com, lelang SUN ini untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021.

Baca Juga: Pasar Potensial, Jeep Akan Produksi Varian Mobil Listrik ke Korsel Setiap Tahun

Dikatakan pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020).

Pokok-pokok terms & conditions SUN yang akan dilelang adalah sebagai berikut:

  1. Tanggal Lelang       : Rabu, 21 Juli 2021, dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB
  2. Tanggal Setelmen  : Jumat, 23 Juli 2021
  3. Target Indikatif       : Rp 33 triliun
  4. Target Maksimal    : Rp 49,5 triliun

Seri SUN yang akan diperdagangkan sebagai berikut:

  1. Seri SPN03211021 (New Issuance), Jatuh tempo 21 Oktober 2021, Tingkat kupon: diskonto
  2. Seri SPN12220331 (Reopening), Jatuh tempo 31 Maret 2022, Tingkat kupon: diskonto
  3. Seri FR0090 (Reopening), Jatuh tempo 15 April 2027, tingkat kupon: 5,125%
  4. Seri FR0091 (Reopening), Jatuh tempo 15 April 2032, tingkat kupon: 6,375%
  5. Seri FR0088 (Reopening), Jatuh tempo 15 Juni 2036, tingkat kupon: 6,250%
  6. Seri FR0092 (Reopening), Jatuh tempo 15 Juni 2024, tingkat kupon: 7,125%
  7. Seri FR0089 (Reopening), Jatuh tempo 15 Agustus 2051, tingkat kupon: 6,875%

Peserta lelang SUN: Dealer utama: Citibank N.A., Deutsche Bank AG, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., PT Bank OCBC NISP, Tbk., PT Bank Panin, Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., PT Bank Permata, Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank ANZ Indonesia., Standard Chartered Bank, JP Morgan Chase Bank N.A., PT. Bahana Sekuritas, PT. BRI Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI).

Disebutkan, penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Simak Pula: Pertamina Bangun Lagi Rumah Sakit Modular Darurat Covid-19 dengan Disain Unik

Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp 1.000.000.

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019 dan PMK No. 38/PMK.02/2020. (wan)


Continue Reading

Trending