Connect with us

NASIONAL

BNPB Terus Monitor Dampak Gempa Maluku 6,1 SR

Published

on

Warga melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman pascagempa M6,1 yang terjadi di Kepulauan Maluku, Rabu (16/6) pukul 13.35 WIB. / Dok. Istimewa.

MEDIA EMITEN – Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) terus memonitor situasi terkini pasca gempa Magnitudo 6,1 scala richter (SR) yang terjadi di Kepulauan Maluku.

BNPB memonitor laporan sementara kejadian gempa dari beberapa wilayah, seperti Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kota Ambon.

Baca Juga: Polemik Rumah Ibadah, Pemkot Bogor Akhirnya Serahkan Hibah Lahan ke GKI 

Dilaporkan di Desa Yaputi, Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi kerusakan pada dinding penahan tanah (talud) pantai, dan air laut sempat terlihat surut.

Sementara di Desa Saunolu terdapat kerusakan pada permukiman masyarakat dan di Desa Mahu terdapat patahan.

Seperti dikutip mediaemiten.com, hingga berita ini dirilis belum ada laporan korban jiwa akibat gempabumi tersebut, namun masyarakat telah melakukan evakuasi mandiri dengan mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi.

Masyarakat selalu diimbau untuk tetap waspada dan siap siaga dalam menghadapi bahaya gempabumi maupun potensi tsunami, tetap pantau informasi yang dapat dipercaya dan tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Seperti diketahui, gempa dengan magnitudo 6,1 SR mengakibatan guncangan kuat yang dirasakan warga di kepulauan Maluku.

Gempa terjadi pada Rabu siang, 16 Juni 2021, pukul 11.43 WIB.

BNPB menerima laporan dari beberapa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait adanya gempa tersebut.

Tercatat BPBD Kabupaten Maluku Tengah, Pusdalops Kota Ambon, BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat, BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur, dan BPBD Provinsi Maluku sama-sama melaporkan warganya merasakan guncangan kuat dengan durasi guncangan yang bervariasi.

Terjadi 13 gempa susulan

Hingga hari Rabu, 16 Juni 2021 pukul 13.35 WIB, pasca gempa Maluku Tengah hasil monitoring Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah terjadi setidaknya 13 gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar 3,5 SR.

BMKG mengimbau agar waspada terhadap gempa susulan dan potensi tsunami akibat longsor ke atau di bawah laut bagi masyarakat di sepanjang Pantai Japutih sampai Pantau Apiahu Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram, Maluku.

“Segera menjauhi pantai menuju tempat tinggi,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati melalui keterangan tertulisnya.

Simak Pula: Loading Perdana LPG di Amerika Serikat, Kapal Pertamina Kibarkan Merah Putih

Sebelumnya, BMKG menginformasikan gempa dengan magnitudo 6,1 SR tersebut tidak memicu terjadinya tsunami.

Kemudian BMKG memperbaharui keterangannya akan adanya potensi tsunami bukan dari gempanya namun akibat longsoran di bawah laut.

Berdasarkan hasil observasi muka laut sta TEHORU menunjukkan ada kenaikan muka air laut setinggi 0,5 meter. Hal ini diperkirakan akibat dari longsoran bawah laut. (ENI)

 


NASIONAL

Jokowi: Percepat Penyaluran Bansos dan Tambah Paket Bantuan Obat Gratis

Published

on

Presiden Joko Widodo./ Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat pada pekan ini.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Baca Juga: Nekat Beroperasi Saat PPKM Darurat, 2 Pabrik di Citeureup Bogor Ditutup

“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM Darurat, melalui konferensi video, dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 16 Juli 2021 dikutip mediaemiten.com dari laman setkab.go.id, Sabtu, 17 Juli 2021.

Kepala Negara meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial secepatnya kepada masyarakat.

Untuk itu, Jokowi meminta keduanya segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prosedur penyalurannya.

“Saya minta KaBulog dan utamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil, prosedurnya tolong didampingi BPKP,” ujarnya.

Jokowi mengapresiasi pendistribusian bantuan vitamin dan obat-obatan gratis yang telah dimulai sejak 15 Juli 2021 lalu.

Bantuan obat-obatan ini dikhususkan untuk masyarakat yang terpapar virus Covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala dan sedang menjalankan isolasi mandiri (isoman).

“Termasuk dalam hal ini, pemberian obat-obatan gratis. Obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat, ini sangat diapresiasi,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Namun, Jokowi menilai 600 ribu paket obat-obatan, yang disalurkan 300 ribu dalam dua tahap, masih dirasa kurang.

Simak Pula: Pesan Dirut Pertamina untuk Milenial: Jangan Pernah Takut Mengambil Kesempatan

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran guna meningkatkan jumlah ketersediaan paket bantuan vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat sebanyak lebih dari dua juta paket bantuan.

“Saya minta Ibu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas dua juta paket, kan enggak mahal,” tutur mantan Walikota Solo itu. (EMA)


Continue Reading

NASIONAL

Ramai Penolakan, Jokowi Akhirnya Batalkan Vaksin Berbayar

Published

on

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung./ Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma

. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 16 Juli 2021 dikutip mediaemiten.com.

Baca Juga: Menteri Budi Gunadi: 50 Juta Dosis Vaksin Pfizer Akan Segera Masuk ke Indonesia

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” ucap Pramono.

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” kata Pramono.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ucapnya.

Pramono juga menyampaikan arahan tegas Presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya di Kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

Simak Pula: Indonesia Dapat Kiriman Tiga Juta Vaksin Moderna dari Amerika Serikat

Presiden Jokowi juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Seskab memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tutur Pramono. (wan)


Continue Reading

NASIONAL

Menteri Budi Gunadi: 50 Juta Dosis Vaksin Pfizer Akan Segera Masuk ke Indonesia

Published

on

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin./ Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE sepakat kerja sama untuk menyediakan 50 juta dosis vaksin Pfizer yang dinamakan BNT 162b2 sepanjang tahun 2021.

Perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen global Pfizer dan BioNTech untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Indonesia Dapat Kiriman Tiga Juta Vaksin Moderna dari Amerika Serikat

Menteri Budi menyambut baik kerja sama pengadaan vaksin Pfizer di Indonesia.

Vaksin tersebut menjadi salah satu vaksin Covid-19 yang digunakan untuk program percepatan vaksinasi di Indonesia.

”Saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia. Dengan bertambahnya stok vaksin 50 juta dosis merek Pfizer ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,” kata Budi dikutip mediaemiten.com, Kamis, 15 Juli 2021.

PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE menyediakan 50 juta dosis setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use authorization (EUA).

”Penggunaan vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan POM,” kata Menkes.

Pfizer dan BioNTech menargetkan untuk memproduksi 3 miliar dosis vaksin Covid-19 secara global sampai dengan akhir tahun 2021, dengan asumsi pelabelan enam dosis yang diperbarui, perbaikan proses secara terus-menerus, perluasan fasilitas produksi yang ada, serta melalui penambahan pemasok baru dan produsen kontrak.

Uji klinis BNT 162b2 tahap 3 dikembangkan berdasarkan teknologi messenger RNA (mRNA) milik BioNTech, dimulai pada akhir bulan Juli 2020 dan pendaftaran atas produk vaksin ini diselesaikan pada bulan Januari 2021 dengan lebih dari 46 ribu peserta.

Peserta terus dimonitor untuk perlindungan dan keamanan jangka panjang selama dua tahun setelah penyuntikan dosis kedua.

BioNTech merupakan pemegang izin edar di Uni Eropa, dan pemegang otorisasi penggunaan dalam kondisi darurat di Amerika Serikat (bersama dengan Pfizer), Kanada, dan negara-negara lain sebelum nantinya diajukan permohonan izin edar penuh.

Country Manager PT Pfizer Indonesia, Stephen Leung mengapresiasi kerja sama yang telah dijalin antara pihaknya, BioNTech dan Kemenkes

”Perjanjian ini merupakan sebuah langkah penting untuk menghadirkan vaksin Covid-19 untuk melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia, memulihkan perekonomian, dan mempercepat kembalinya kehidupan normal bagi masyarakat Indonesia,” ujar Stephen Leung.

Simak Juga: Pertemuan Menlu ASEAN-Rusia, Menteri Retno Dorong Kolaborasi Produksi Vaksin

Sementara itu Chief Business and Chief Commercial Officer BioNTech, Sean Marett menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas dukungan dan kepercayaannya terhadap kemampuan pihaknya dalam mengembangkan vaksin yang diyakini dapat mengatasi ancaman pandemi global ini.

”Tujuan kami adalah menyediakan suplai vaksin Covid-19 yang dapat diterima dan efektif bagi banyak orang di seluruh dunia, secepat mungkin,” ujar Marett. (EMA)


Continue Reading

Trending