Connect with us

EKONOMI

Anggota DPR Ini Sebut Jaringan Gas 4 Juta Sambungan Hanya Mimpi

Published

on

ilustrasi jaringan gas./Dok. pgn.co.id.

MEDIA EMITEN – Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menyebutkan, target 4 juta sambungan jaringan gas rumah tangga (RS) pada 2024 hanya mimpi dan pesimistis dapat terealisasi.

Menurutnya, hingga Mei 2021, pemerintah baru dapat membangun 537.963 SR sambungan atau baru 16 persennya, padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi.

Baca Juga :Penyelesaian Transmisi Industri dan Jaringan Gas Diminta Lebih Cepat

“Belakangan justru keseriusan pemerintah terlihat kendor,” kata politisi dari Fraksi PKS dikutip mediaemiten.com dari dpr.go.id.

Hal tersebut terlihat dari besaran anggaran pembangunan jargas di tahun 2021-2022.

Hal ini berdasarkan hasil paparan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Eselon I Kementerian ESDM yang membahas anggaran pemerintah tahun 2022, pada 3 Juni 2021 lalu.  

Pada tahun 2021, pemerintah menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR sambungan jargas.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 nilainya anjlok menjadi hanya Rp 100 miliar dengan target 10.000 SR jargas, tersisa kurang dari 8% dibanding anggaran tahun sebelumnya.

“Ini kan aneh, saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di tahun 2022, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran jargas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih senang impor elpiji?,”ucapnya.

Dengan kinerja seperti itu, maka mustahil target 4 juta SR jargas di tahun 2024 akan tercapai.

Menurut Mulyanto, PKS mendesak pemerintah serius atasi pembangunan jargas ini.

Untuk diketahui program jargas ini dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor LPG dengan gas alam domestik.

Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan, khususnya sektor migas dan membangun ketahanan energi nasional secara lebih masif.

Mulyanto menambahkan, secara umum program substitusi LPG dengan gas alam ini dapat menghemat devisa.

Hitungannya, harga gas alam lebih murah daripada LPG.

Selain itu cadangan gas alam, sebagai sumber energi yang bersih ini, masih berlimpah, sekitar  1,53% cadangan gas bumi dunia.

Dengan demikian secara nasional, masyarakat dapat berhemat sebesar Rp 0,3 triliun per tahun.

Sementara pemerintah dapat menghemat subsidi LPG sebesar Rp 3,3 triliun per tahun, jumlah yang lumayan besar.

Politisi dari daerah pemilihan Banten III ini menilai, sejauh ini pemerintah kurang serius mengembangkan jaringan gas di wilayah-wilayah produktif.  

Mulyanto mencontohkan hingga kini di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan belum terjangkau jaringan gas, padahal pilot project jargas di rumah susun Tangerang sudah lama berjalan.

Baca Juga: Kementerian ESDM Beberkan Perkembangan Pembangunan Empat Smelter di Tahun 2021

Beberapa wilayah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sudah masuk jaringan gas. Tapi Tangerang sampai sekarang masih belum.

“Ini menunjukan Pemerintah tidak serius menjadikan jargas sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat,” tutur anggota DPR dari Fraksi PKS. (Tim)


EKONOMI

Sah, Sri Mulyani Bolehkan DAU dan DBH untuk Program Vaksinasi Covid-19

Published

on

MEDIA EMITEN – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengizinkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH( untuk penanganan program vaksinasi Covid-19.

Untuk itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) itu mengajak pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca Juga: Di Depan Jokowi, Ade Yasin Sebut Pemkab Bogor Siap Lanjutkan Vaksinasi Massal

Menurut Sri Mulyani, kontribusi dapat dilakukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah dengan menggunakan instrumen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desai.

Salah satunya dimanfaatkan untuk program vaksinasi sebagai upaya mendukung program vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai satu juta dosis per hari.

“Kita membolehkan DAU dan DBH dipakai untuk membantu program vaksinasi, termasuk membantu kelurahan/desa untuk melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan skala mikro,” ucap Sri Mulyani dikutip mediaemiten.com dari setkab.go.id.

Dijelaskan, insentif tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah atau dinas juga dapat menggunakan porsi dari DAU dan DBH ini, serta belanja kesehatan lainnya.

Mantan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) itu menyebutkan, anggaran Dana Desa sebesar 8% dari Rp 72 triliun yaitu sebesar Rp 3,84 triliun dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19 di daerah.

Jadi artinya, untuk seluruh provinsi, Dana Desa bisa dipakai untuk penanganan Covid-19 ditambah dengan tadi DAU-DBH.

Simak Pula: DKI Jakarta Buka Pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tak Mampu, Cek Caranya

Menurutnya, harusnya ini juga bisa bersama-sama dengan anggaran pemerintah pusat yang luar biasa besar, termasuk disalurkan melalui Kementerian Kesehatan maupun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

“Harusnya kita bersama-sama bisa menangani COVID-19 ini secara baik,” ujarnya.

Menkeu menambahkan, penggunaan anggaran perlu dilakukan secara tepat dan cepat karena pandemi memang membutuhkan penanganan yang cepat.

Namun, menurutnya, pemerintah akan mengelola anggaran secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

“Kita akan terus mendukung daerah di dalam menggunakan dana ini secara tepat dan cepat karena memang untuk Covid-19 dibutuhkan kecepatan, namun tidak berarti tidak tepat, karena nanti kita tetap akan diperiksa BPKdan harus akuntabel kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan terus mewaspadai risiko Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.

APBN bekerja keras mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dan mempercepat vaksinasi dengan tetap mewaspadai risiko Covid-19. (wan) 


Continue Reading

EKONOMI

Minat Menjadi Patriot Energi, Kementerian ESDM: Pahami Kriteria dan Tahapan Seleksinya

Published

on

Kementerian ESDM./ Dok. esdm.go.id.

MEDIA EMITEN – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membuka kesempatan bagi pemuda-pemudi terbaik bangsa dari seluruh provinsi Indonesia untuk bergabung menjadi Patriot Energi.

Program ini difokuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melaui penyediaan akses listrik yang inkulsif berbasis energi baru terbarukan di lokasi 4T (Terdepan, Terluar, Tertinggal dan wilayah Transmigrasi).

Baca Juga: ESDM: 100 Patriot Energi Bantu Elektrifikasi Desa 4T, Terangi Desa yang Gelap Gulita

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya mengatakan ruang lingkup aktivitas Patriot Energi, seperti survei potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di desa belum berlistrik/berlistrik non PLN, pengawasan proyek APBN, pendampingan kelembagaan PLT EBT, dan membantu Berita Acara Serah Terima (BAST) aset.

“Ini terbuka bagi badan usaha swasta atau BUMN untuk memanfaatkan tenaga Patriot Energi yang sudah dididik dalam pengembangan (bisnis) EBT yang tengah dijalankan,” ucap Crisnawan saat peluncuran Launching Program Patriot Energi yang diresmikan secara langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif secara virtual seperti dikutip mediaemiten.com dari laman esdm.go.id. .

Pada kesempatan yang sama, Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni selaku lembaga pelaksana merinci persyaratan yang harus dipenuhi bagi yang ingin bergabung dalam program Patriot Energi.

Yaitu maksimal usia 35 tahun, sarjana/setara dengan mengutamakan sarjana teknik, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengalaman pemberdayaan/kerelawanan minimal satu tahun.

Selain itu, memiliki pribadi yang berjiawa sosial, aktif, cerdas dan bersemangat, mempunyai motivasi mensejahterakan masyarakat, bersedia mengikuti semua rangkaian pelatihan dan penugasan selama 12 bulan dan bersedia tidak menikah selama pelatihan dan penugasan.

Pada tahapan rekrutmen, calon peserta Patriot Energi harus menjalani seleksi administrasi secara online dengan mengunggah esai maksinal 500 kata, seleksi kompetensi dan wawancara, serta medical check up.

“Karena ini tugasnya berat, kita ingin mendapatkan peserta sehat jasmani dan rohani,” ucap Tri.

Rekrutmen, pendidikan dan pelatihan calon personil Patriot Energi, akan dibekali empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi kejuangan, kompetensi keikhlasan, kompetensi keteknisan, dan kompetensi pembangunan berbasis masyarakat.

“Kompetensi keteknisan ini akan bekerja sama dengan PPSDM KEBTKE,” kata Tri.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan EBTKE (PPSDM KEBTKE) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan rancangan pelatihan Patriot Energi tahun 2021 dikhususkan pada pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Beberapa materi yang akan didapatkan oleh calon personil Patriot Energi adalah regulasi ketenagalistrikan dan EBT, pengantar EBT, komponen PLTS dan PLTMH, tinjauan lokasi, aspek kelayakan, rancangan sistem, pengoperasian, pemeliharaan, identifikasi dan penanganan gangguan, praktik pengoperasian dan pemeliharaan, proposal pembangunan, dan evaluasi.

Simak Juga: Masih Berkinerja Positif Meski Pandemi Covid-19, Pertamina Power Indonesia Cetak Laba US$ 14 Juta

“Durasi waktu pelatihan selama 10 hari atau setara 100 jam pelajaran,” tutur Laode.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Patriot Energi dari Kementerian ESDM, silakan kunjungi media sosial resmi @kesdm @djebtke @ibeka.d serta @patriotenergi. (ENI)


Continue Reading

EKONOMI

Menaker Ida Fauziyah Pastikan Layanan Pembuatan Kartu Kuning Gratis

Published

on

Ilustrasi kartu kuning./ Dok. indonesia.go.id.

MEDIA EMITEN – Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning.

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub.

Baca Juga: Resmi, Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021, Cuti Natal dan Tahun Baru Dihapus

Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat.

“Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak erwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas,” ujar Ida Fauziyah dalam keterangan yang dikutip mediaemiten.com.

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak  pandemi COVID-19.

Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus terdaftar di dinas kabupaten/kota sesuai domisili.

Namun, menurut Ida, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.

“Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit,” ujar Ida.

Menaker menambahkan, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning.

“Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar,” ujarnya.

Dikatakan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Simak Pula: Di Depan Prabowo Ma’ruf Amin Sebut Hadapi Tantangan Global dengan Perkuat Pertahanan dan Keamanan

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja.

“Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja,”  kata Menake, Ida Fauziyah. (Tat)


Continue Reading

Trending