Connect with us

NASIONAL

Haji Batal, Begini Prosedur Pengembalian Setoran Biaya Menurut Kementerian Agama

Published

on

Ilustrasi prosedur pengembalian setoran biaya haji./Dok. setkab.go.id.

MEDIA EMITEN – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk kembali tidak melakukan pemberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Baca Juga: Pemberangkatan Haji Batal, Anggota DPR: Kinerja BPKH Kita Awasi Jangan Salah Urus

Dalam KMA tersebut juga ditegaskan bahwa calon jemaah haji batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang telah dibayarkan.

“Calon jemaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi BPIH, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Kementerian Agama, Ramadan Harisman, dikutip mediaemiten.com dari laman Kemenag, Minggu, 06 Juni 2021.

Menurutnya, pengembalian setoran tersebut tidak menghilangkan status sebagai calon jemaah haji.

“Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M,” ujarnya.

Berikut tahapan pengembalian setoran pelunasan BPIH Reguler berdasarkan ketentuan KMA 660/2021:

1. Jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag Kab/Kota) tempat mendaftar haji dengan menyertakan:
a) bukti asli setoran lunas BPIHyang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH;
b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji dan memperlihatkan aslinya;
c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan
d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

2. Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan BPIH pada aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

3. Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

4. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi Siskohat.

5. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

6. BPS BPIH setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas BPIH ke rekening jemaah haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat.

7. Jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.

Simak Pula: Keren, Bupati Bogor Ade Yasin Menata Cibinong Raya Menjadi Lebih Cantik

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” ujar Ramadan. (wan)


NASIONAL

KKN Masih Marak, Menteri Tjahjo Keluarkan Surat Edaran Peningkatan Integritas ASN

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. /Dok. Media Emiten.

MEDIA EMITEN – Masih maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan aparatur negeri sipil (ASN) membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran No. 21/2021 tentang Peningkatan ASN.

Menteri Tjahjo menjelaskan, terjadinya KKN yang melibatkan ASN menjadi keprihatinan bersama, di tengah fokus pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi serta program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menangani pandemi Covid-19.

“Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat oknum ASN yang belum mengubah pola pikir dan budaya kerja yang selama ini terus digaungkan,” kata Tjahjo dikutip Media Emiten dari berkas SE No. 21/2021 dari laman resmi Kementerian PAN RB.

Baca Juga: Bamsoet Jawab Tudingan Amandemen UUD NRI 1945 untuk Perpanjangan Periodisasi Presiden

Menurut Tjahjo, Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama supaya ke
depan kasus KKN yang melibatkan ASN tidak terjadi kembali.

Terkait hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi core values yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu: BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif pada setiap
kegiatan kedinasan dengan integritas sebagai dasar implementasinya;

Baca Juga: Polri Masih Lakukan Koordinasi terkait Peretasan BIN dan 10 Kementerian oleh Hacker China

2. Menaati seluruh ketentuan perundang-undangan, terutama aturan terkait dengan tindak pidana korupsi seperti tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

3. Mendorong pelaksanaan sistem merit untuk menjamin terwujudnya pengelolaan ASN yang akuntabel, transparan dan kompetitif dalam setiap tahapan penerimaan, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan serta pengembangan karier ASN sehingga tidak memunculkan praktik-praktik KKN dalam pengelolaan ASN;

4. Memastikan kembali bahwa para ASN memahami area rawan korupsi dengan mengoptimalkan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk selalu mengawasi sekaligus mengingatkan setiap unit kerja dan ASN tentang area rawan korupsi, khususnya: perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, jual beli jabatan,
mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan area lainnya yang dapat memunculkan praktik KKN;

Baca Juga: Pertamina Targetkan 5.000 SPBU Pasang PLTS Atap, Bisa Hemat Hingga Rp 4 Miliar Setahun

5. Bagi instansi pemerintah yang belum memiliki Whistle Blowing System untuk segera membangun Whistle Blowing System sebagai sarana pengaduan ASN yang mengetahui terjadi praktik KKN di instansinya dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan identitas pelapor.

Bagi instansi pemerintah yang telah memiliki Whistle Blowing System agar mengintegrasikan dengan WBS Tipikor KPK serta meningkatkan efektivitas sistem tersebut sehingga ASN memiliki keberanian untuk melapor apabila mengetahui terdapat praktik KKN di internal instansinya;

6. Mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanakan program pemerintah melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dengan menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! pada laman/website dan media sosial milik instansi pemerintah;

Baca Juga: Mau Kuliah di New Zealand? Daftar di New Zealand Virtual Education Fair 20217

7. Memastikan para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama serta pimpinan unit/satuan kerja untuk selalu memberikan teladan sehingga dapat menjadi role model bagi ASN;

8. Agar senantiasa saling mengingatkan area rawan korupsi kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan masing-masing, seperti pada kesempatan apel, rapat maupun pertemuan resmi lainnya. (BAN)


Continue Reading

NASIONAL

Pertamina Bina Medika IHC Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19 Melalui Webinar NGOPI SEHAT

Published

on

Direktur Utama Pertamina Bina Medika IHC, Fathema Djan Rachmat./ Dok. Pertamina/Priyo.

MEDIA EMITEN – Pandemi yang belum pasti akan berakhir membuat masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan Covid-19. Melalui webinar yamg diberi nama NGOPI SEHAT (Ngobrol Penuh Inspirasi Tentang Kesehatan), Pertamina Bina Medika (Pertamedika) IHC mengajak hidup Berdampingan dengan Covid-19.

Acara ini dihadiri oleh pelanggan setia Pertamedika IHC dari berbagai daerah di Indonesia dan digelar secara daring pada Rabu, 8 September 2021.

Direktur Utama Pertamina Bina Medika IHC, Fathema Djan Rachmat mengatakan kegiatan ini diinisiasi oleh bagian marketing dan bisnis development Pertamedika IHC atas saran dan masukan dari seluruh pelanggan.

Baca Juga: Terlilit Kredit Macet Lembaga Pembiayaan, Warung Tegal yang Bangkrut Semakin Meningkat

Kegiatan webinar NGOPI SEHAT ini akan diadakan setiap bulan dengan tema yang berbeda-beda.

“Selamat atas acara yang baru pertama kali dibuat oleh Pertamedika IHC. Ini karena kita tahu pelanggan sangat penting bagi kami dan kesehatannya adalah nomer satu Sepertinya antusiasmenya sangat baik, dan semoga peserta bisa mendapatkan manfaat dari acara yang akan dibuat setiap bulannya,” ujar Fathema dalam keterangan yang dikutip Hallo.id dari laman resmi Pertamina.

Baca Juga: Perusahaan Jasa Logistik JNE Deklarasikan Hari Bahagia Bersama, Masuki Usia 31 tahun

Vice President Development Marketing Pertamedika IHC Pramadya mengucapkan terima kasih kepada direksi Pertamedika IHC beserta jajaran atas dukungan terhadap acara ini.

“Terima kasih sekali atas support dan dukungan dari Direktur Utama Pertamedika IHC atas acara ini, Insyaallah ini akan menjadi acara rutin kami. Topik bulan depan adalah jantung. Setiap bulannya akan kami sajikan dokter-dokter yang berkompeten sebagai narasumbernya,” ucapnya.

Salah satu peserta Evelyn mengatakan webinar ini memiliki banyak manfaat bagi peserta yang mengikutinya. Bukan hanya melalui zoom saja namun juga bisa dilihat melalui youtube yang bisa dilihat lebih banyak orang.

Baca Juga: Spesies Komodo Hewan Langka yang Terancam Punah Akibat Perubahan Iklim Versi IUCN

“Terima kasih kepada dokter dan Pertamedika IHC telah mengadakan acara ini. Temanya sangat cocok terhadap kondisi saat ini, jadi kami bisa memiliki banyak pengetahuan tentang bagaimana hidup berdampingan bersama covid-19,” ucapnya. (ENI)


Continue Reading

NASIONAL

Hallo Media Ajak Wartawan Berkolaborasi untuk Menjadi Pengusaha Media Online

Published

on

Jaringan media online Hallo Media Network (HMN) per 31 Agustus 2021. (Dok. Hallo.id)

MEDIA EMITEN – Jaringan media online Hallo Media Network (HMN) mengajak para wartawan untuk mengelola media online secara mandiri.

Pihak Hallo Media dan pihak ketiga akan bekerjasama menyiapkan media online atau portal beritavdengan kualitas premium, dan memasang puluhan iklan programmatic, termasuk Google Ads.

Sedangkan persyaratan bagi Tim Redaksi yang ingin mengelola medianya sendiri sebagai mediapreneur, adalah sebagai berikut ini:

  1. Bercita-cita menjadi seorang pengusaha media atau mediapreneur
  2. Memiliki minimal 5 (lima) orang Tim Redaksi yang terdiri dari: 1 (satu) orang Pemimpin Redaksi dan 4 (empat) orang Editor
  3. Masing-masing wartawan melampirkan profil biodata (curiculum vitae) terbaru.
  4. Wartawan berpengalaman minimal 1 tahun di bidang tulis-menulis atau jurnalisme (digital/konvensional)

Pendiri Hallo Media, Budi Purnomo Kardjodiharjo, menjelaskan bahwa Tim Redaksi setidaknya lima orang untuk membuat konten berita, baik yang hard news (berita peristiwa) maupun ever green (informasi yang tahan lama).

Bukan itu saja, Tim Redaksi juga harus menyebarluaskan link berita yang dipublikasikan, karena iklan programatic akan terkonversi menjadi uang secara signifikan jika dilihat banyak pembaca media.

Pages: 1 2


Continue Reading

Trending