Connect with us

NASIONAL

Haji Batal, Begini Prosedur Pengembalian Setoran Biaya Menurut Kementerian Agama

Published

on

Ilustrasi prosedur pengembalian setoran biaya haji./Dok. setkab.go.id.

MEDIA EMITEN – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk kembali tidak melakukan pemberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Baca Juga: Pemberangkatan Haji Batal, Anggota DPR: Kinerja BPKH Kita Awasi Jangan Salah Urus

Dalam KMA tersebut juga ditegaskan bahwa calon jemaah haji batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang telah dibayarkan.

“Calon jemaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi BPIH, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Kementerian Agama, Ramadan Harisman, dikutip mediaemiten.com dari laman Kemenag, Minggu, 06 Juni 2021.

Menurutnya, pengembalian setoran tersebut tidak menghilangkan status sebagai calon jemaah haji.

“Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M,” ujarnya.

Berikut tahapan pengembalian setoran pelunasan BPIH Reguler berdasarkan ketentuan KMA 660/2021:

1. Jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag Kab/Kota) tempat mendaftar haji dengan menyertakan:
a) bukti asli setoran lunas BPIHyang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH;
b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji dan memperlihatkan aslinya;
c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan
d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

2. Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan BPIH pada aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

3. Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

4. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi Siskohat.

5. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

6. BPS BPIH setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas BPIH ke rekening jemaah haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat.

7. Jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.

Simak Pula: Keren, Bupati Bogor Ade Yasin Menata Cibinong Raya Menjadi Lebih Cantik

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” ujar Ramadan. (wan)


NASIONAL

Berlaku Hingga 5 Juli 2021, Begini Aturan Lengkap PPKM Mikro yang Diperketat untuk 11 Sektor

Published

on

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. /Instagram.com/@airlanggahartarto_official.

MEDIA EMITEN – Ketua Komite Penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menerangkan, PPKM Mikro dengan pengetatan aturan akan berlaku mulai Selasa, 22 Juni 2021 hingga Senin 5 Juli 2021.

“Yang kita lakukan adalah penguatan dari PPKM Mikro yang mengatur berbagai kegiatan, di mana kegiatan itu dilakukan dalam zonasi yang sudah ditentukan.”

“Jadi mengatur kegiatan-kegiatan masyarakat di 11 sektor,” tutur Airlangga dalam siaran persnya, di YouTube Sekretariat Presiden, Senin 21 Juni 2021.

Airlangga menjelaskan, kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam merespon kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin masif di Tanah Air.

Menurut data KPC-PEN yang dilaporkan ke Jokowi, ada 87 kabupaten/kota di 29 provinsi yang tingkat keterisian tempat tidurnya telah mencapai di atas 70 persen.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media INFO BUMN dalam artikel Berlaku Hingga 5 Juli 2021, Begini Aturan Lengkap PPKM Mikro yang Diperketat untuk 11 Sektor


Continue Reading

NASIONAL

Resmi, Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021, Cuti Natal dan Tahun Baru Dihapus

Published

on

Ilustrasi Libur Nasional. /Dok. mediaemiten.com.

MEDIA EMITEN – Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Baca Juga: Di Depan Prabowo Ma’ruf Amin Sebut Hadapi Tantangan Global dengan Perkuat Pertahanan dan Keamanan

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan berkaitan dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih belum bisa tuntas, maka kemudian Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama,” ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy dalam keterangannya, Jumat, 18 Juni 2021 yang dikutip mediaemiten.com.

Muhadjir mengatakan berdasarkan arahan tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama.

“Sesuai arahan Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend,” ujarnya.

Menko PMK menambahkan, keputusan pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu.

Simak Juga: Di Depan Jokowi, Ade Yasin Sebut Pemkab Bogor Siap Lanjutkan Vaksinasi Massal

“Pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19,” ucap Muhadjir.

Adapun perubahan hari libur nasional cuti bersama tahun 2021 yang tertuang dalam SKB yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni ini adalah sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021;
2. Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad saw. yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021; dan
3. Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021 dihapuskan.

Berikut daftar lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 berdasarkan SKB 3 Menteri terbaru:

Libur Nasional
1. Jumat, 1 Januari, Tahun Baru 2021 Masehi
2. Jumat, 12 Februari, Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3. Kamis, 11 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
4. Minggu, 14 Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5. Jumat, 2 April, Wafat Isa Al Masih
6. Sabtu, 1 Mei, Hari Buruh Internasional
7. Kamis, 13 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
8. Kamis-Jumat, 13-14 Mei, Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah
9. Rabu, 26 Mei, Hari Raya Waisak 2565
10. Selasa, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila
11. Selasa, 20 Juli, Hari Raya Iduladha 1442 Hijriah
12. Rabu, 11 Agustus, Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13. Selasa, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14. Rabu, 20 Oktober, Maulid Nabi Muhammad saw.
15. Sabtu, 25 Desember, Hari Raya Natal

Cuti Bersama
Rabu, 12 Mei, Cuti Bersama untuk Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah. (Tim)


Continue Reading

NASIONAL

Di Depan Prabowo Ma’ruf Amin Sebut Hadapi Tantangan Global dengan Perkuat Pertahanan dan Keamanan

Published

on

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menghadiri penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Juni 2021./ Dok. setkab.go.id.

MEDIA EMITEN – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menyebutkan, saat ini, tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin kompleks dan dinamis. Hal itu dikatakan Wapres pada pada acara Penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Juni 2021 yang dihadiri Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dikutip mediaemiten.com

Menurut Ma’ruf Amin, tantangan tersebut dapat datang dari aspek militer, nonmiliter, dan hibrida. Oleh karena itu untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang datang, diperlukan penguatan pada sektor pertahanan dan keamanan.

Baca Juga: Indonesia Mampu Kuasai Pasar Halal Dunia, Wapres Ma’ruf Amin: Ada Potensi Besar

“Menghadapi kasus global yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan, maka peran sektor pertahanan dan keamanan menjadi semakin penting untuk diperkuat,” ucap Ma’ruf Amin pada acara Penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Juni 2021 dikutip mediaemiten.com

Wapres menegaskan, berbagai kemungkinan harus mampu diantisipasi untuk melindungi segenap bangsa, negara, dan seluruh warganya.

Menurutnya, salah satu upaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan tersebut, dapat dilakukan melalui pemberian pembekalan kepada seluruh komponen bangsa, baik militer maupun nonmiliter, agar seluruh komponen dapat berkolaborasi secara efektif dalam menghadapi tantangan.

“Segenap komponen bangsa baik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan, sehingga segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik,” ucap mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Hal tersebut, ucap Wapres, harus dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa.

“Kesiapsiagaan dan kewaspadaan tersebut semestinya dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa, dan membutuhkan kepedulian, inovasi, dan kreativitas yang tinggi, agar sumber daya nasional yang dimiliki, meskipun terbatas, dapat diberdayakan secara efektif dan efisien,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ma’ruf Amin menjelaskan tentang berbagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Ia menilai bahwa pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan sejak dini untuk semakin memperkuat sistem pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Berbagai komponen tersebut diharapkan menjadi bagian dari suatu mekanisme dan garda terdepan di masyarakat dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme,” ucap Wapres.

Wapres memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Konferensi Nasional Sishankamrata Abad ke-21 ini.

Ia berharap agar apa yang sudah dihasilkan dalam pembahasan konferensi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Dokumen hasil konferensi ini bernilai sangat strategis dalam mendorong gerakan berskala nasional untuk mengoptimalkan implementasi dari sishankamrata menghadapi ancaman terhadap NKRI di abad ke-21. Saya minta agar apa saja yang sudah dirumuskan tersebut, jangan sampai hanya menjadi dokumen di atas meja, namun dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi NKRI,” kata Ma’ruf Amin.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam laporannya menyampaikan, selama ini pemahaman tentang sishankamrata lebih sering dijumpai untuk personil di kalangan militer saja.

Untuk itu, diperlukan juga sosialisasi sishankamrata untuk kalangan nonmiliter.

Baca Juga: Pertamina Buka Banyak Lowongan Kerja untuk D4/S1, Cek Persyaratannya

Prabowo menilai dokumen sishankamrata yang ada saat ini usianya sudah cukup lama sehingga terdapat urgensi untuk memperbaharui dokumen tersebut agar dapat diimplementasikan sesuai dengan tantangan zaman yang ada saat ini.

“Produk yang dihasilkan oleh konferensi ini adalah cukup membanggakan. Bisa saya katakan aktual dengan kondisi abad ke-21 dan menampung serta menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku, pelaksana-pelaksana, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pertahanan negara di lapangan,” ujar Prabowo. (Tat)


Continue Reading

Trending