Connect with us

POLITIK

Kapitra Ampera Kritik Pegawai KPK yang Tidak Berhasil Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Published

on

Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera. /Instagram/@m.kapitraampera/

MEDIA EMITEN – Politisi PDIP DR Kapitra Ampera SH MH menyatakan kritik dan keheranannya dengan aksi yang dilakukan oleh 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

75 orang KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWB).

“Mestinya malu donk, tidak lulus kemudian merengek-rengek minta diluluskan. Mestinya introspeksi, jangan bermanuver,” kata Kapitra di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.

Kapitra juga mengomentari keberatan 75 orang pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN yang dikirim kepada pimpinan KPK.

“Tidak ada otomatisasi menjadi ASN KPK, semuanya harus melalui tes, jika tidak lulus tes iya tidak lulus,” kata Kapitra.

Dia meminta pegawai KPK tidak usah mencari kambing hitam dengan menyalahkan soal dan sebagainya.

“Aneh bin ajaib, saat tidak lulus yang salah adalah soalnya, bukan masalah kapabilitas orang yang ikut tes. Aneh,” katanya.

Pages: 1 2


POLITIK

Airlangga: Trend Kenaikan Kasus Covid-19 Pasca Lebaran Masih Harus Diwaspadai

Published

on

MEDIA EMITEN – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan tren peningkatan kasus pasca libur Lebaran masih akan berlangsung hingga sekitar dua minggu ke depan.

Menurutnya, perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali.

“Namun, kalau kita lihat bahwa sesudah liburan Idul Fitri diperkirakan akan ada tetap kenaikan dalam dua minggu ke depan,” uja Airlangga saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan  Pandemi COVID-19 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin, 07 Juni 2021 dikutip mediaemiten.com.

Baca Juga: Menko Airlangga Optimis Perekonomian Indonesia 2021 Masuk Jalur Positif

Airlangga menilai, kebijakan penyekatan yang dilakukan di sejumlah titik selama masa peniadaan mudik Lebaran berjalan optimal dalam menekan laju kasus COVID-19 pasca libur panjang ini.

“(Saya) berterima kasih kepada jajaran TNI-Polri bahwa penyekatan selama Lebaran dan kemarin pasca Lebaran telah berjalan dengan optimal,” ujar Airlangga.

Seperti yang diungkapkan Ketua KPCPEN, perkembangan kasus aktif serta tingkat kesembuhan secara nasional per 6 Juni masih lebih baik dibandingkan dengan kasus global.

“Tingkat kasus aktif per 6 Juni 5,3 persen, ini lebih baik dari global yang 7,5%. 

Kesembuhannya 91,9%, lebih baik dari global yang 90,3%.

“Kematian memang masih tinggi dari global yaitu 2,8%, sementara global 2,1%,” ungkap mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia menambahkan, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia juga relatif lebih baik dibanding sejumlah negara di dunia.

“Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia relatif lebih baik. Indonesia 147 orang per satu juta penduduk, Malaysia 1.607 per satu juta penduduk, India 662 per satu juta penduduk, demikian pula Prancis 731 per satu juta penduduk,” ujarnya.

Dijelaskan, secara spasial jumlah kasus aktif saat ini mayoritas terdapat di Pulau Jawa yaitu sebesar 52,4%.

Ada provinsi-provinsi yang berkontribusi 65 persen terhadap kasus aktif, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau.

“Pulau Jawa berkontribusi 52,4% (terhadap kasus aktif nasional),” ujar Ketua KPCPEN.

Simak Pula: Haji Batal, Begini Prosedur Pengembalian Setoran Biaya Menurut Kementerian Agam

Sementara untuk tingkat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19, kata Airlangga, terdapat lima provinsi dengan BOR di atas 50%, lebih tinggi dari BOR nasional yang berada di angka 40%.

“BOR rata-rata sudah 40%, dan terdapat lima provinsi yang BOR-nya di atas 50%, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau,” ucap Airlangga. (Tim) 


Continue Reading

POLITIK

Politisi PDIP Ini Prihatin dengan Manuver Pegawai KPK yang Tidak Berhasil Lolos TWK

Published

on

Ketua KPK Firli Bahuri. /Dok. Kpk.go.id

MEDIA EMITEN – Politisi PDIP DR Kapitra Ampera SH MH menyatakan kritik dan keheranannya dengan aksi yang dilakukan oleh 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

75 orang KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWB).

“Mestinya malu donk, tidak lulus kemudian merengek-rengek minta diluluskan. Mestinya introspeksi, jangan bermanuver,” kata Kapitra di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.

Kapitra juga mengomentari keberatan 75 orang pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN yang dikirim kepada pimpinan KPK.

“Tidak ada otomatisasi menjadi ASN KPK, semuanya harus melalui tes, jika tidak lulus tes iya tidak lulus,” kata Kapitra.

Dia meminta pegawai KPK tidak usah mencari kambing hitam dengan menyalahkan soal dan sebagainya.

“Aneh bin ajaib, saat tidak lulus yang salah adalah soalnya, bukan masalah kapabilitas orang yang ikut tes. Aneh,” katanya.

Pages: 1 2


Continue Reading

POLITIK

Pegawai KPK yang Tak lolos ASN, Lebih Baik Mengundurkan Diri, Jangan Bikin Gaduh

Published

on

DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI). /Instagram.com/@m.kapitraampera

MEDIA EMITEN – DR Kapitra Ampera SH MH menyebut alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi kegaduhan.

Test Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan KPK bekerjasama dengan BKN adalah dalam rangka melaksanakan Undang Undang No 19 th 2019 yg mensyaratkan pegawai KPK adalah ASN.

Maka dengan amanat UU tersebut dilaksanakanlah seleksi bekerjasama dengan BKN.

Terkait pegawai KPK tidak lolos tes, Kapitra, termasuk soal penyidik senior KPK Novel Baswedan juga seharusnya tak perlu memantik kegaduhan..

Kapitra juga merasa yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur.

“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 8 Mei 2021.

Sebelumnya Firli menyakan tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Apa lagi saya baca Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak ada pemecatan pegawai di Lembaga Antikorupsi itu, kurang apa lagi,” kata Kapitra.

“Nah harus bagaimana lagi? Kalau saya sih lebih baik mengundurkan saja, masa sudah senior tidak lolos tes,” katanya.

Menurut Kapitra, negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang melawan pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan KPK mengambil sikap tegas menjalankan aturan secara maksimal. (tim)


Continue Reading

Trending