Connect with us

EKONOMI

Indonesia Mampu Kuasai Pasar Halal Dunia, Wapres Ma’ruf Amin: Ada Potensi Besar

Published

on

MEDIA EMITEN – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menyebutkan,  , sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat menguasai pasar halal dunia.

“Indonesia memiliki potensi pasar besar bagi produk muslim. Kita tentu sangat ingin Indonesia juga menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia,” kata Ma’ruf Amin saat membuka acara Indonesia Industrial Moslem Exhibition (II-Motion) 2021 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis, 03 Juni 2021.

Baca Juga: Kehilangan Sosok Ulama yang Sejuk, Wapres Berduka Atas Wafatnya Syekh Ali Jaber

Menurut Wapres, sejauh ini, menilik data OIC Economic Outlook 2020, diantara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia masih menjadi eksportir terbesar kelima dengan proporsi 9,3% di bawah Arab Saudi (14,5%), Malaysia (13,3%), Uni Emirat Arab (12,3%), dan Turki (10,1%).

Indonesia juga merupakan importir terbesar keempat dengan proporsi 8,4% di bawah Uni Emirat Arab (12,2%), Turki (12,1%) dan Malaysia (11,8%).

Untuk itu, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berharap potensi Indonesia sebagai pasar produk muslim harus dibarengi dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia ke luar negeri khususnya ke negara-negara OKI.

“Indonesia harus lebih gigih berusaha menguasai pasar halal dunia khususnya negara-negara OKI,”tutur Ma’ruf Amin dikutip mediaemiten.com.

Untuk mewujudkannya, Wapres memaparkan sedikitnya ada empat langkah strategis yang dapat dilakukan, pertama, dengan mengembangkan riset halal dan meningkatkan substitusi impor.

Yang kedua, dengan mambangun kawasan-kawasan halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal. 

Ketiga, dengan membangun sistem informasi halal termasuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat halal,” ujar Wapres.

Dan yang keempat, dengan meningkatkan kontribusi produsen-produsen produk halal, baik skala mikro, menengah, dan besar untuk ekspor produk halal ke seluruh dunia (Global Halal Value Chain).

“Melihat berbagai potensi yang kita miliki, ditambah dukungan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, saya optimis Indonesia mampu menjadi produsen produk halal terbesar di dunia dalam waktu mendatang,” kata Wapres.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan bahwa II-Motion 2021 merupakan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia.

Alhamdulillah, berdasarkan rilis terbaru, PMI manufaktur Indonesia pada bulan Mei 2021 tercatat pada posisi 55,3, naik dari 54,6 pada bulan April sebelumnya, hal ini merupakan catatan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia,” kata Agus.

Simak Juga: Hebat euy, Pertamina Lubricants Kembangkan Program CSR Ngopi Bayar Pakai Sampah

Menteri Agus berharap II-Motion 2021 yang bertajuk “Indonesian Halal Industry Today” yang diikuti 138 peserta dari kelompok komoditi makanan dan minuman, mode/fashion, kosmetik, perhiasan dan perlengkapan rumah tangga ini, dapat menjadi jalan untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia.

“Melalui acara II-Motion 2021 ini diharapkan dapat membuka dan memperluas jangkauan pemasaran produk muslim Indonesia, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah produk muslim, memperkuat citra Indonesia sebagai pemain penting dalam industri halal dunia, serta mendukung upaya Indonesia untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia,” tuturnya. (wan)


EKONOMI

Sah, Sri Mulyani Bolehkan DAU dan DBH untuk Program Vaksinasi Covid-19

Published

on

MEDIA EMITEN – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengizinkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH( untuk penanganan program vaksinasi Covid-19.

Untuk itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) itu mengajak pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca Juga: Di Depan Jokowi, Ade Yasin Sebut Pemkab Bogor Siap Lanjutkan Vaksinasi Massal

Menurut Sri Mulyani, kontribusi dapat dilakukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah dengan menggunakan instrumen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desai.

Salah satunya dimanfaatkan untuk program vaksinasi sebagai upaya mendukung program vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai satu juta dosis per hari.

“Kita membolehkan DAU dan DBH dipakai untuk membantu program vaksinasi, termasuk membantu kelurahan/desa untuk melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan skala mikro,” ucap Sri Mulyani dikutip mediaemiten.com dari setkab.go.id.

Dijelaskan, insentif tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah atau dinas juga dapat menggunakan porsi dari DAU dan DBH ini, serta belanja kesehatan lainnya.

Mantan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) itu menyebutkan, anggaran Dana Desa sebesar 8% dari Rp 72 triliun yaitu sebesar Rp 3,84 triliun dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19 di daerah.

Jadi artinya, untuk seluruh provinsi, Dana Desa bisa dipakai untuk penanganan Covid-19 ditambah dengan tadi DAU-DBH.

Simak Pula: DKI Jakarta Buka Pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tak Mampu, Cek Caranya

Menurutnya, harusnya ini juga bisa bersama-sama dengan anggaran pemerintah pusat yang luar biasa besar, termasuk disalurkan melalui Kementerian Kesehatan maupun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

“Harusnya kita bersama-sama bisa menangani COVID-19 ini secara baik,” ujarnya.

Menkeu menambahkan, penggunaan anggaran perlu dilakukan secara tepat dan cepat karena pandemi memang membutuhkan penanganan yang cepat.

Namun, menurutnya, pemerintah akan mengelola anggaran secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

“Kita akan terus mendukung daerah di dalam menggunakan dana ini secara tepat dan cepat karena memang untuk Covid-19 dibutuhkan kecepatan, namun tidak berarti tidak tepat, karena nanti kita tetap akan diperiksa BPKdan harus akuntabel kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan terus mewaspadai risiko Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.

APBN bekerja keras mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dan mempercepat vaksinasi dengan tetap mewaspadai risiko Covid-19. (wan) 


Continue Reading

EKONOMI

Minat Menjadi Patriot Energi, Kementerian ESDM: Pahami Kriteria dan Tahapan Seleksinya

Published

on

Kementerian ESDM./ Dok. esdm.go.id.

MEDIA EMITEN – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membuka kesempatan bagi pemuda-pemudi terbaik bangsa dari seluruh provinsi Indonesia untuk bergabung menjadi Patriot Energi.

Program ini difokuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melaui penyediaan akses listrik yang inkulsif berbasis energi baru terbarukan di lokasi 4T (Terdepan, Terluar, Tertinggal dan wilayah Transmigrasi).

Baca Juga: ESDM: 100 Patriot Energi Bantu Elektrifikasi Desa 4T, Terangi Desa yang Gelap Gulita

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya mengatakan ruang lingkup aktivitas Patriot Energi, seperti survei potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di desa belum berlistrik/berlistrik non PLN, pengawasan proyek APBN, pendampingan kelembagaan PLT EBT, dan membantu Berita Acara Serah Terima (BAST) aset.

“Ini terbuka bagi badan usaha swasta atau BUMN untuk memanfaatkan tenaga Patriot Energi yang sudah dididik dalam pengembangan (bisnis) EBT yang tengah dijalankan,” ucap Crisnawan saat peluncuran Launching Program Patriot Energi yang diresmikan secara langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif secara virtual seperti dikutip mediaemiten.com dari laman esdm.go.id. .

Pada kesempatan yang sama, Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni selaku lembaga pelaksana merinci persyaratan yang harus dipenuhi bagi yang ingin bergabung dalam program Patriot Energi.

Yaitu maksimal usia 35 tahun, sarjana/setara dengan mengutamakan sarjana teknik, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengalaman pemberdayaan/kerelawanan minimal satu tahun.

Selain itu, memiliki pribadi yang berjiawa sosial, aktif, cerdas dan bersemangat, mempunyai motivasi mensejahterakan masyarakat, bersedia mengikuti semua rangkaian pelatihan dan penugasan selama 12 bulan dan bersedia tidak menikah selama pelatihan dan penugasan.

Pada tahapan rekrutmen, calon peserta Patriot Energi harus menjalani seleksi administrasi secara online dengan mengunggah esai maksinal 500 kata, seleksi kompetensi dan wawancara, serta medical check up.

“Karena ini tugasnya berat, kita ingin mendapatkan peserta sehat jasmani dan rohani,” ucap Tri.

Rekrutmen, pendidikan dan pelatihan calon personil Patriot Energi, akan dibekali empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi kejuangan, kompetensi keikhlasan, kompetensi keteknisan, dan kompetensi pembangunan berbasis masyarakat.

“Kompetensi keteknisan ini akan bekerja sama dengan PPSDM KEBTKE,” kata Tri.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan EBTKE (PPSDM KEBTKE) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan rancangan pelatihan Patriot Energi tahun 2021 dikhususkan pada pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Beberapa materi yang akan didapatkan oleh calon personil Patriot Energi adalah regulasi ketenagalistrikan dan EBT, pengantar EBT, komponen PLTS dan PLTMH, tinjauan lokasi, aspek kelayakan, rancangan sistem, pengoperasian, pemeliharaan, identifikasi dan penanganan gangguan, praktik pengoperasian dan pemeliharaan, proposal pembangunan, dan evaluasi.

Simak Juga: Masih Berkinerja Positif Meski Pandemi Covid-19, Pertamina Power Indonesia Cetak Laba US$ 14 Juta

“Durasi waktu pelatihan selama 10 hari atau setara 100 jam pelajaran,” tutur Laode.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Patriot Energi dari Kementerian ESDM, silakan kunjungi media sosial resmi @kesdm @djebtke @ibeka.d serta @patriotenergi. (ENI)


Continue Reading

EKONOMI

Menaker Ida Fauziyah Pastikan Layanan Pembuatan Kartu Kuning Gratis

Published

on

Ilustrasi kartu kuning./ Dok. indonesia.go.id.

MEDIA EMITEN – Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning.

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub.

Baca Juga: Resmi, Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021, Cuti Natal dan Tahun Baru Dihapus

Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat.

“Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak erwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas,” ujar Ida Fauziyah dalam keterangan yang dikutip mediaemiten.com.

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak  pandemi COVID-19.

Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus terdaftar di dinas kabupaten/kota sesuai domisili.

Namun, menurut Ida, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.

“Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit,” ujar Ida.

Menaker menambahkan, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning.

“Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar,” ujarnya.

Dikatakan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Simak Pula: Di Depan Prabowo Ma’ruf Amin Sebut Hadapi Tantangan Global dengan Perkuat Pertahanan dan Keamanan

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja.

“Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja,”  kata Menake, Ida Fauziyah. (Tat)


Continue Reading

Trending